Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Sekjen PDIP: Negara Tidak Digerakkan oleh Ambisi Orang per Orang

Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya menolak penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan presiden. 

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Sekjen PDIP: Negara Tidak Digerakkan oleh Ambisi Orang per Orang
Ist
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya menolak penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan presiden

Hasto pun menyoroti aspek legalitas kekuasaan melalui Pemilu di mana rakyat berdaulat. 

Hal itu disampaikannya saat menjadi penanggap dalam acara rilis survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) bertajuk 'Sikap Publik Terhadap Penundaan Pemilu dan Masa Jabatan Presiden' secara daring pada Kamis (3/3/2022).

"Sehingga diungkapkan dari potret hasil survei dari seluruh elemen masyarakat itu juga memiliki keteguhan yang sama, telah menjadi kultur yang sama, bahwa mekanisme pemilu lima tahunan itu penting dan menjadi kultur demokrasi yang harus dihormati," kata Hasto.

Hasto pun mengingatkan keberlangsungan pemerintahan tidak ditentukan orang per orang, tapi ditentukan dari aspek continuity dan sustainability yang diangkat dari aspek policy. 

Dalam melihat pentingnya keberlangsungan pemerintahan dalam mewujudkan harapan rakyat bisa ditinjau dari Garis Besar Haluan Negara (GBHN), misalnya bagaimana proyeksi menuju Indonesia 2045. 

Baca juga: Megawati Taat Konstitusi, Tolak Penundaan Pemilu dan Penambahan Jabatan Presiden

"Sehingga negara tidak digerakkan oleh ambisi orang per orang tapi oleh suatu haluan yang menyerap apa kehendak rakyat," ujar Hasto. 

Berita Rekomendasi

"Dari survei LSI tadi sangat jelas dan tidak perlu diragukan. PDI Perjuangan kokoh dan tidak ada ruang untuk penundaan pemilu dengan alasan ekonomi, pandemi atau pembangunan IKN," imbuhnya.

Hasto menegaskan PDIP lebih mengedepankan agenda kerakyatan dan kebangsaan dan menjadi skala prioritas. Meskipun dia memahami munculnya wacana ini merupakan dinamika politik. 

Dalam rilis survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) dengan tema 'Sikap Publik Terhadap Penundaan Pemilu dan Masa Jabatan Presiden', mayoritas publik menolak penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan Presiden.

"Secara keseluruhan 70,7 persen menolak perpanjangan masa jabatan presiden," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat memaparkan hasil surveinya secara virtual.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas