Dia juga menyoroti pernyataan Jokowi yang tak melarang menterinya berbicara soal penundaan Pemilu 2024.

Menurut Jansen, tidak tepat seorang pejabat publik apalagi menteri membuat usulan Pemilu ditunda.

Sebab, hal tersebut sama saja tidak taat pada konsitusi.

Untuk itu, dia meminta Jokowi untuk menegur langsung menterinya apabila mengusulkan soal penundaan Pemilu.

"Menurut saya enggak tepat, menteri itu pejabat pemerintah. Harus patuh konstitusi, termasuk perilaku ucapan harus mencerminkan konstitusi Indonesia, komitmennya pada demokrasi."

Baca juga: IPI Catat Mayoritas Pemilih PKB, PAN dan Golkar Tolak Pemilu 2024 Ditunda

"Enggak boleh, mereka kan sudah bersumpah (jabatan)," ucap Jansen.

"'Dalam negara demokrasi, setiap orang boleh melemparkan wacana apapun,' kata dia (Jokowi)."

"Tetapi kalau dia pejabat publik, apalagi politisi harus disertai tanggung jawab yang tinggi, standar moral yang sangat tinggi," imbuh Jansen.

Selain itu, Jansen mengatakan, masyarakat bisa melihat pandangan setiap tokoh politik dengan adanya isu penundaan Pemilu ini.

Menurut dia, politisi yang mendukung usulan penundaan Pemilu tak layak dipilih kembali.

"Kita bisa melihat pandangan nilai teman politis lain, menurut saya yang mendukung perpanjangan 3 periode, tidak pantas lagi kita pilih. Berbahaya kalau kita kasih kekuasaan," tutur dia.

Diberitakan Tribunnews sebelumnya, usulan penundaan pemilu muncul dari beberapa tokoh nasional, yang notabene merupakan "orang dekat" Jokowi.

Antara lain Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, hingga Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Namun tampaknya usulan tersebut banyak mendapat penolakan dari masyarakat.

(Tribunnews.com/Shella Latifa/Fransiskus Adhiyuda P)(Kompas.com/Ardito Ramadhan)

Baca berita lainnya soal Masa Jabatan Presiden