Antara lain Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, hingga Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Namun tampaknya usulan tersebut banyak mendapat penolakan dari masyarakat.

Beberapa waktu kemudian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun angkat bicara soal usulan penundaan pemilu 2024.

Jokowi mengatakan dirinya akan patuh dan taat pada konstitusi UUD 1945.

Baca juga: Survei IPI: Mayoritas Pemilih PAN, PKB dan Golkar Tolak Pemilu 2024 Ditunda

Namun di sisi lain pernyataannya, Jokowi juga menyebut pendapat soal penundaan Pemilu juga tak bisa dilarang karena bagian dari demokrasi.

Di akhir pernyataannya, Jokowi pun mengajak seluruh pihak untuk tetap tunduk pada konstitusi.

"Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi," kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat (4/3/2022), dikutip dari Kompas.com.

”Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan (masa jabatan presiden), menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas saja berpendapat.".

"Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi,” tambah Jokowi.

Demokrat: Malu-malu tapi Malu Lah Dia

Selain dari PKS, Pernyataan Jokowi ini JUGA mendapat tanggapan dari politisi sekaligus Wakil Sekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon.

Jansen menilai pernyataan Jokowi tersebut kurang tegas.

Hal itu karena Jokowi memperbolehkan siapapun berpendapat untuk Pemilu 2024 ditunda.

Ia pun membandingkan statement Jokowi saat ini dengan pernyataan di tahun 2021 soal perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.

"Soal tiga periode, Pak Jokowi itu tegas, 'menampar muka saya', dan lain-lain."