TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi, tidak becus mengatasi kelangkaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat jelang Bulan Puasa dan Lebaran tahun ini.

“Menteri Perdagangan harus lebih fokus bekerja memastikan pasokan minyak goreng ke publik aman menjelang Bulan Puasa dan Lebaran. Kemendag harus mencari solusi yang substansial, tidak lewat kebijakan tambal sulam yang selama ini terbukti gagal,” kata Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Andre Vincent Wenas dalam keterangannya, Kamis (10/3/2022).

Baca juga: Saat Datangi Pasar Kebayoran Lama, Mendag Tak Temukan Pedagang Jual Minyak Goreng Murah

Baca juga: Mobil Tangki Pengangkut Minyak Goreng Curah Disegel, Kini Terparkir di Halaman Polda Sulbar 

Beberapa pekan terakhir minyak goreng dalam kemasan yang biasa dibeli warga seharga Rp 14.000 sulit dicari.

Menurut PSI, Kemendag perlu melakukan investigasi penyebab kelangkaan minyak goreng di pasaran saat ini dan mencari solusi mengatasinya. 

“Menurut informasi dari produsen minyak goreng yang kami terima, pasokan minyak goreng mencukupi. Faktanya minyak goreng juga masih banyak dijual di lapak-lapak online dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Kalau pasokan cukup, maka yang bermasalah adalah jalur distribusinya,” ungkap Andre.

Andre menegaskan, selisih harga pasar dengan HET juga membuka peluang penyelewengan. 

Minyak murah dengan HET dijual kepada industri atau dijual kembali ke masyarakat dengan harga tinggi.

“Ini terjadi akibat kesalahan menteri perdagangan yang melakukan intervensi pasar lewat kebijakan HET,” jelas Andre.

Baca juga: Setelah PDIP, Giliran PSI Sentil Anggaran Sirkuit Formula E Membengkak Rp 10 Miliar

Baca juga: Pedagang Pasar Minta Pemerintah Intervensi Distributor Nakal yang Menimbun Minyak Goreng

Ia menambahkan kebijakan ini tidak efektif karena sulit diawasi, berbiaya mahal, dan menjadi beban produsen yang dipaksa menjual dengan harga lebih rendah dari biaya produksi.

Serta rawan menimbulkan konflik akibat munculnya aksi memborong minyak goreng.

“Ini konsekuensi ada dua harga dengan selisih yang hampir dua kali lipat. Selain itu, Menteri Lutfi juga harus menertibkan rantai distribusi minyak goreng,” kata Andre.

Andre mengingatkan, kalau produsen dipaksa menjual minyak goreng dengan harga di bawah harga bahan baku CPO, bisa saja mereka memilih untuk menghentikan produksi dan pada akhirnya membuat minyak goreng semakin langka.

Baca juga: Gudang Minyak Goreng Curah di Mamuju Disegel Polisi Karena Jualan di Atas Harga Eceran Tertinggi 

Untuk menjamin masyarakat tetap mendapat minyak goreng dengan harga murah, PSI meminta pemerintah daerah melakukan operasi pasar secara teratur. 

“Sementara, kader-kader PSI di daerah mencoba bergotong-royong untuk menjual minyak goreng dengan sesuai harga yang ditetapkan pemerintah. Kami berusaha sebisa mungkin untuk hadir membantu rakyat,” pungkas Andre.