Setelah itu, keputusan itu memang harus diikuti oleh 50+1 anggota MPR RI.

"Jadi memang jalannya masih panjang. Dan di tahap awal untuk mengusulkan pun masih kurang banyak," kata dia.

Dengan demikian, kata dia, isu tersebut layu sebelum berkembang karena dua gagasan tersebut tidak sempat divoting secara resmi di dalam pengambilan keputusan di MPR untuk diamandemen karena memang kekurangan pendukung.

Alasan ketiga, kata dia, publik luas menentang penundaan pemilu fan presiden tiga periode.

Berdasarkan temuan survei yang dilakukan LSI Denny JA terbaru mereka yang menolak penundaan merupakan mayoritas yakni di angka 68,5%.

Selain itu, rata-rata nasional penentang isu presiden tiga periode juga angkanya tinggi yakni 70,3%.

Menurutnya kedua isu tersebut berpotensi menimbulkan perlawanan yang militan dari publik.

Hal itu karena kedaulatan rakyat yang sekarang sudah diberikan kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya secara reguler lima tahun sekali.

Dengan adanya dua isu tersebut maka bisa menjadi isu kezaliman buat masyarakat yang membuat publik bisa melawan secara militan.

Alasan keempat, kata dia, adanya potensi kerusuhan sosial.

Meskipun tidak ada yang menginginkan hal tersebut, namun jika dilihat dari penolakan publik yang begitu besar maka isu tersebut berpotensi menciptakan kerusuhan sosial.

Selain itu, kata dia, pata penganjur penundaan pemilu dan presiden tiga periode bisa mendapat label sebagai musuh rakyat atau bahkan pengkhianat reformasi.

Di samping itu, isu memperpanjang periode kekuasaan tanpa alasan yang kuat berpotensi akan menjadi isu kezaliman mengingat isu tersebut muncul di tengah kesulitan ekonomi.

"Jadi kita berharap bahwa memang kita jauh-jauh dari kerusuhan sosial. Tetapi jika ini terus dipaksakan dengan melihat dukungan publik yang sangat luas untuk penolakan penundaan pemilu, ini perlu diperhatikan dengan seksama sehingga potensi-potensi yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi," kata dia.