“Ini umpamanya saja. Kalau sudah jadi peserta Pilpres kan tinggal pemilik suara mau menyerahkan suaranya ke siapa, itu hak mereka (memilih salah satu pasangan capres-cawapres),” lanjutnya.

“Intinya menurut Ujang ini adalah politik, tidak ada yang tidak mungkin,” pungkasnya.

Hentikan Manuver Soal Penundaan Pemilu dan Wacana Presiden 3 Periode

Berdasarkan temuan hasil survei terbaru terkait isu penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, LSI Denny JA memberikan sejumlah rekomendasi.

Peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa mengatakan setidaknya ada empat rekomendasi.

Pertama, kata dia, agar politisi dan pihak-pihak yang mengusung isu tersebut menghentikan manuvernya.

Alasannya, kata dia, di antaranya adalah karena sekarang masyarakat melihat tidak ada alasan kuat dan urgensi dari penundaan Pemilu dan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Kita minta politisi maupun pihak-pihak yang melakukan manuver, menghentikan manuver penundaan pemilu dan presiden tiga periode," kata Ardian saat konferensi pers secara daring pads Kamis (10/3/2022).

Baca juga: Soal Wacana Penundaan Pemilu, Airlangga Hartarto: Itu Aspirasi yang Harus Kami Serap

Kedua, kita juga memberikan rekomendasi dan juga kesimpulan bahwa Presiden Jokowi perlu mengikut ketegasan partainya sendiri karena PDIP secara keras dan tegas menolak penundaan Pemilu dan presiden tiga periode.

Dengan demikian manuver-manuver yang dilakukan lingkaran Jokowi yang mendukung penundaan Pemilu tersebut juga bisa dihentikan.

"Karena pada akhirnya yang menjadi skandal dengan segala proses dan lain sebagainya, ternyata terjadi dan sebagainya, ini juga nanti menjadi catatan bagi demokrasi kita dan Pak Jokowi yang menurut kita akan menanggung beban sejarah itu pada akhirnya, karena dianggap tidak melakukan perbuatan yang cukup untuk hal-hal tersebut," kata dia.

Baca juga: Partai Buruh: Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Inkonstitusional dan Membahayakan Negara

Ketiga, kata dia, gagasan penundaan pemilu dan presiden tiga periode dicurigai publik berasal dari satu faksi di dalam Istana sendiri tapi ditentang oleh faksi yang lebih besar juga dari Istana.

Dengan demikian, menurutnya perlu ketegasan Jokowi untuk menyatakan posisinya.

"Meskipun kita juga melihat dari statement-statement beliau kalau di awal-awal begitu keras, sekarang memang agak melunak. Kita ingin juga ketegasan dari Pak Jokowi," kata dia.