TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan berbicara tentang wacana penundaan pemilu hingga perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Luhut mengklaim usulan penundaan Pemilu 2024 berasal dari masyarakat.

Hal ini dikatakan Luhut berdasar analisis big data yang dimiliki pemerintah.

Luhut mengatakan bahwa saat ini pemerintah memantau percakapan 110 juta orang di media sosial.

Dari data tersebut, Luhut mengungkapkan bahwa sebagian masyrakat ingin kondisi sosial politik di Indonesia ini tenang.

Baca juga: Jokpro: Penentu soal Wacana Presiden 3 Periode Ada di MPR, Bukan Jokowi

Diakui Luhut mereka lebih menginginkan kondisi ekonomi ditingkatkan.

Hal itu disampaikan Luhut dalam podcast #closethedoor di channel YouTube Deddy Corbuzier, seperti dilihat, Jumat (11/3/2022).

"Kalau menengah ke bawah ini, itu pokoknya pengin tenang, pengin bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin. Kemarin kita kan sakit gigi dengan kampret-lah, cebong-lah, kadrun-lah, itu kan menimbulkan tidak bagus. Masa terus-terusan begitu," ujarnya.

Di sisi lain, Luhut mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak masalah jika Pemilu 2024 dilaksanakan tepat waktu.

Menurut Luhut ada pihak-pihak yang merasa ketakutan jika penundaan Pemilu benar-benar terjadi.

"Kalau nggak setuju rame-rame ya nggak masalah, Pak Presiden juga nggak masalah, tapi orang pada takut aja yang sudah pengen jadi (presiden) ketunda," paparnya.

Luhut sendiri mengatakan bahwa dirinya tidak ingin maju dalam Pemilu 20224.

"Kalau saya sih nggak, tahun 2024 saya sudah 77 tahun, saya sudah nggak kepengen jadi (presiden)," paparnya.

Jika nantinya Jokowi tiga periode, Luhut hanya ingin menjadi penasehat presiden.