“Wanti-wanti saya ini harus dihentikan, kalau nekat saja sesungguhnya kita mengizinkan,” imbuhnya.

Klaim Punya Big Data Rakyat Ingin Pemilu Ditunda

Sebelumnya, terdapat klaim dari elite politik mengenai wacana yang berpotensi memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dikutip dari Kompas.com, klaim tersebut sempat disuarakan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar.

Dirinya mengklaim terdapat 100 juta orang menyuarakan wacana penundaan pemilu.

Data tersebut, menurut Muhaimin, didapat dari jumlah akun media sosial.

Baca juga: Pimpinan DPD RI Ingatkan Isu Penundaan Pemilu Berpotensi Rusak Investasi IKN

Perhitungan tersebut, katanya, memperlihatkan sejumlah 60 persen mendukung penundaan pemilu dan sisanya menolak.

Klaim big data juga dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.

Ia menyebut terdapat 110 juta warga memiliki aspirasi Pemilu 2024 ditunda.

Pernyataan Luhut tersebut dikatakan dalam sebuah wawancara yang diunggah di sebuah akun YouTube.

Banjir Kritikan

Klaim big data tersebut pun dikritik oleh sejumlah pihak.

Direktur Eksekutif Indo Strategic, Ahmad Khoirul Anam menilai klaim Luhut mengenai big data tersebut adalah manipulasi informasi.

Anam pun meminta klaim Luhut itu dibuka kepada publik agar diketahui kebenarannya.