Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Wanti-wanti Kelangkaan Minyak Goreng Jelang Puasa, DPR: Dapat Berdampak ke Politik dan Keamanan

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel turut menanggapi kasus kelangkaan minyak goreng yang terus terjadi di Indonesia hingga saat ini.

Penulis: Faryyanida Putwiliani
Editor: Tiara Shelavie
zoom-in Wanti-wanti Kelangkaan Minyak Goreng Jelang Puasa, DPR: Dapat Berdampak ke Politik dan Keamanan
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Petugas mengisi jeriken minyak goreng pedagang saat distribusi minyak goreng curah di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (9/3/2022). Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional menjual minyak goreng curah kepada pedagang eceran dengan harga jual Rp 10.500 per liternya dan meminta pedagang tidak menjual kembali di atas Rp 11.500 per liter kepada masyarakat.?TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel turut menanggapi kasus kelangkaan minyak goreng yang terus terjadi di Indonesia hingga saat ini.

Rachmat Gobel menilai, kelangkaan minyak goreng ini akan berdampak luas ke persoalan politik hingga keamanan.

Oleh karena itu ia menyebut DPR akan mempertimbangkan untuk membentuk Pansus Minyak Goreng.

Pansus tersebut nantinya akan menjawab keresahan masyarakat terkait kelangkaan minyak goreng yang selama ini terjadi.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel.
Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel. (dok. DPR RI)

Baca juga: Menko Airlangga: Harga Minyak Goreng Kemasan akan Sesuai Nilai Keekonomian

“Saya akan menyarankan, akan mempertimbangkan untuk dibawa ke Pansus saja (soal minyak goreng), karena isunya ini isu besar sehingga ini akan dibahas lintas fraksi nantinya,” ucap Rachmat Gobel dilansir laman resmi dpr.go.id, Rabu (16/2/2022).

Rachmat Gobel menyebut pembentukan pansus tersebut bisa meluas ke persoalan tata niaga perdagangan di Indonesia, tak hanya masalah minyak goreng saja.

Dalam pansus tersebut nantinya juga akan membicarakan terkait langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatasi masalah perdagangan.

Berita Rekomendasi

“Ini kesempatan untuk kita bicara semuanya, dari mulai hulu sampai hilir langkah apa yang harus kita ambil. Logikanya, kita punya lahannya , kita punya pabriknya,kok tidak bisa isi pasar domestik. Kita urut nanti peraturan-peraturan mana saja ini, celahnya ada dimana saja, kita buka nanti,” terang politisi Partai Nasdem ini.

Baca juga: Pedagang Serbu Distribusi Minyak Goreng Kemasan di Pasar Pagotan Madiun

Meskipun demikian, pembentukan pansus ini masih melihat respon terlebih dahulu dari Menteri Perdagangan, Mohammad Lutfi, atas undangan surat ketiga kali yang akan dikirimkan.

Jika pemanggilan ketiga tersebut tidak pula digubris, maka pembentukan pansus menjadi dimungkinkan setelah dibahas lintas fraksi.

“Kita akan bahas dulu, kalau tiga kali tidak bisa dipanggil sesuai aturan yang ada di DPR, maka secara teknis pembentukan pansus ini akan dibahas lintas fraksi,” ujar mantan Menteri Perdagangan di era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.

Baca juga: Lepas Harga Minyak Goreng, DPR: Pemerintah Kalah dengan Pengusaha

Kapolri Jamin Stok Minyak Goreng di Pasar

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung pabrik minyak goreng PT Mikie Oleo Nabati Industri Bekasi, Jawa Barat, Rabu (16/3/2022).

Dalam tinjauannya, Kapolri memastikan proses produksi hingga distribusi ke pasar berjalan lancar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Tadi kita melihat langsung dan melakukan pengecekan untuk produksi dari PT Mikie Oleo Nabati Industri Bekasi, berjalan normal. Bahkan di bulan Februari, produksinya jauh lebih besar dari pada produksi bulan sebelumnya. Dimana mereka memproduksi 200 ribu liter setiap hari dan didistribusikan dengan jumlah yang sama," ungkap Listyo Sigit Prabowo disela-sela kunjungan.

Halaman
12
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas