Wanti-wanti Kelangkaan Minyak Goreng Jelang Puasa, DPR: Dapat Berdampak ke Politik dan Keamanan
Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel turut menanggapi kasus kelangkaan minyak goreng yang terus terjadi di Indonesia hingga saat ini.
Penulis: Faryyanida Putwiliani
Editor: Tiara Shelavie
TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel turut menanggapi kasus kelangkaan minyak goreng yang terus terjadi di Indonesia hingga saat ini.
Rachmat Gobel menilai, kelangkaan minyak goreng ini akan berdampak luas ke persoalan politik hingga keamanan.
Oleh karena itu ia menyebut DPR akan mempertimbangkan untuk membentuk Pansus Minyak Goreng.
Pansus tersebut nantinya akan menjawab keresahan masyarakat terkait kelangkaan minyak goreng yang selama ini terjadi.
Baca juga: Menko Airlangga: Harga Minyak Goreng Kemasan akan Sesuai Nilai Keekonomian
“Saya akan menyarankan, akan mempertimbangkan untuk dibawa ke Pansus saja (soal minyak goreng), karena isunya ini isu besar sehingga ini akan dibahas lintas fraksi nantinya,” ucap Rachmat Gobel dilansir laman resmi dpr.go.id, Rabu (16/2/2022).
Rachmat Gobel menyebut pembentukan pansus tersebut bisa meluas ke persoalan tata niaga perdagangan di Indonesia, tak hanya masalah minyak goreng saja.
Dalam pansus tersebut nantinya juga akan membicarakan terkait langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatasi masalah perdagangan.
“Ini kesempatan untuk kita bicara semuanya, dari mulai hulu sampai hilir langkah apa yang harus kita ambil. Logikanya, kita punya lahannya , kita punya pabriknya,kok tidak bisa isi pasar domestik. Kita urut nanti peraturan-peraturan mana saja ini, celahnya ada dimana saja, kita buka nanti,” terang politisi Partai Nasdem ini.
Baca juga: Pedagang Serbu Distribusi Minyak Goreng Kemasan di Pasar Pagotan Madiun
Meskipun demikian, pembentukan pansus ini masih melihat respon terlebih dahulu dari Menteri Perdagangan, Mohammad Lutfi, atas undangan surat ketiga kali yang akan dikirimkan.
Jika pemanggilan ketiga tersebut tidak pula digubris, maka pembentukan pansus menjadi dimungkinkan setelah dibahas lintas fraksi.
“Kita akan bahas dulu, kalau tiga kali tidak bisa dipanggil sesuai aturan yang ada di DPR, maka secara teknis pembentukan pansus ini akan dibahas lintas fraksi,” ujar mantan Menteri Perdagangan di era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.
Baca juga: Lepas Harga Minyak Goreng, DPR: Pemerintah Kalah dengan Pengusaha
Kapolri Jamin Stok Minyak Goreng di Pasar
Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung pabrik minyak goreng PT Mikie Oleo Nabati Industri Bekasi, Jawa Barat, Rabu (16/3/2022).
Dalam tinjauannya, Kapolri memastikan proses produksi hingga distribusi ke pasar berjalan lancar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Tadi kita melihat langsung dan melakukan pengecekan untuk produksi dari PT Mikie Oleo Nabati Industri Bekasi, berjalan normal. Bahkan di bulan Februari, produksinya jauh lebih besar dari pada produksi bulan sebelumnya. Dimana mereka memproduksi 200 ribu liter setiap hari dan didistribusikan dengan jumlah yang sama," ungkap Listyo Sigit Prabowo disela-sela kunjungan.
Dalam kesempatan itu, Listyo Sigit Prabowo juga mensosialisasikan kebijakan terbaru Pemerintah Indonesia yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto soal subsidi harga minyak curah dari harga Rp 11.500 per liter menjadi Rp 14.000 per liter.
Baca juga: Langkah Kapolri Sigit Perketat Pengawasan Ketersediaan Minyak Goreng Mendapat Respons Positif
Terkait minyak kemasan akan disesuaikan dengan nilai keekonomian.
"Tentunya dalam kesempatan ini saya imbau kepada seluruh stakeholder terkait mulai dari perusahaaan produsen kemudian perusahaan CPO yang mempersiapkan bahan baku dan juga penjual yang mendistribusikan baik di pasar modern maupun tradisional, saya harapkan untuk barang-barang bisa didistribusikan seperti biasa jangan sampai ada kelangkaan. Sehingga stok tetap terjaga," kata eks Kabareskrim Polri ini.
Dengan adanya kebijakan tersebut, Listyo Sigit Prabowo berharap, kedepannya tidak kembali terjadi fenomena-fenomena antrean panjang dari masyarakat yang hendak mendapatkan minyak goreng di pasaran.
"Sekali lagi harapan kita kedepan dengan adanya kebijakan-kebijakan yang ada, tidak ada lagi antrean terkait dengan masyarakat yang membutuhkan minyak karena adanya kelangkaan," jelas mantan Kapolda Banten tersebut.
Baca juga: Mendag Sidak ke Produsen Minyak Goreng, Janji Kawal Proses Distribusinya
Karena itu, Listyo Sigit Prabowo mengimbau kepada seluruh produsen, distributor, para pedagang di pasar modern dan tradisional untuk memberikan pelayanan terbaik serta mendistribusikan minyak goreng kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
"Karena tidak perlu ada kepanikan. Saya lihat dari beberapa produsen yang ada kita dapatkan informasi produksinya juga akan kembali normal. Jadi tentunya untuk jamin ketersediaan minyak dilapangan betul-betul tersedia," kata Listyo Sigit Prabowo.
Lebih dalam, Kapolri beserta seluruh jajarannya di Indonesia akan melakukan pemantauan dan pengawasan terkait minyak goreng mulai dari produksi hingga distribusi. Hal itu untuk mengawal kebijakan terbaru Pemerintah benar-benar terimplementasi dengan baik dilapangan.
"Paling penting adalah barang berada di pasar khususnya untuk kebutuhan masyarakat yang banyak menggunakan minyak curah. Maka ketersediaan minyak curah dan harganya akan di pantau, dan kemudian kita harapkan harga eceran tertingginya betul-betul bisa dilaksanakan. Karena memang ada kebijakan-kebijakan dari Pemerintah untuk memberikan subsidi," ujar Listyo Sigit Prabowo.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Toni Bramantoro)