Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini meminta pemerintah hadir dan segera mengambil kebijakan untuk mengatasi tingginya harga minyak goreng yang sudah berlangsung berhari-hari.

"Kondisi ini sangat memukul ekonomi rakyat kecil. Belum selesai himpitan ekonomi akibat pandemi harus berhadapan dengan realitas tingginya harga minyak goreng yang menjadi kebutuhan pokok keluarga Indonesia. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan  pemerintah dalam mengontrol harga," kata Jazuli dalam keterangan yang diterima, Kamis (10/3/2022).

Jazuli menyebut aksi yang dilakukan spekulan atau mafia ini sangat menyengsarakan rakyat banyak. 

Untuk itu dirinya meminta tindak tegas para mafia minyak goreng, atasi rantai pasokan dan stabilkan harga. Jangan lama-lama karena rakyat sudah menjerit.

Menurutnya, Fraksi PKS meminta dengan tegas agar Pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan harus benar-benar serius memperbaiki tata niaga kebutuhan pokok rakyat ini. Perbaiki dari hulu hingga hilir.

"Jangan reaktif seperti pemadam kebakaran karena tata niaga dan kontrolnya lemah. Jangan sampai terulang kembali masalah seperti ini sehingga rakyat yang sulit ekonomi semakin terhimpit," katanya.

Kritik PDIP

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Mufti Anam, mengkritik keras Kementerian Perdagangan (Kemendag), akibat kelangkaan dan meningkatnya harga sejumlah bahan pokok, terutama permasalahan minyak goreng.

Bahkan, Mufti menyebut Kemendag seperti macan ompong dan tak memiliki harga diri hadapan rakyat hingga produsen minyak goreng.

Sebab, semua kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Mendag tak mampu mengatasi kelangkaan minyak goreng.

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja Komisi VI DPR bersama Mendag Muhammad Lutfi, Kamis (17/3/2022).

"Kami melihat Kementerian Perdagangan seperti macan ompong, pak tidak ada harga dirinya bukan hanya terhadap rakyat tetapi di mata produsen minyak goreng," ucapnya di Ruang Rapat Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta.

"Sejak Januari sudah ada enam Permendag yang dikeluarkan, tetapi tidak ada yang berimplikasi positif kepada masyarakat," imbuhnya.

Selain itu, Mufti mengatakan Lutfi tidak memiliki kebijakan yang tegas terhadap produsen minyak goreng.