Periksa Asisten Daerah I Sekretariat Daerah Bekasi, KPK Selisik Arahan Rahmat Effendi
Kepada Yudianto, tim penyidik KPK berusaha menyelisik proyek pengadaan yang dilaksanakan di beberapa SKPD di Pemerintah Kota Bekasi.
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Asisten Daerah I, Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Yudianto, Rabu (16/3/2022).
Kepada Yudianto, tim penyidik KPK berusaha menyelisik proyek pengadaan yang dilaksanakan di beberapa SKPD di Pemerintah Kota Bekasi.
Dimana diduga ada titipan pesan khusus oleh Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi (RE) alias Pepen agar memenangkan kontraktor tertentu.
"Didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan proyek pengadaan yang dilaksanakan di beberapa SKPD di Pemkot Bekasi yang diduga ada titipan pesan khusus oleh tersangka RE agar memenangkan kontraktor tertentu," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (17/3/2022).
Baca juga: KPK Bakal Usut Aliran Uang Suap ke Keluarga Wali Kota Nonaktif Bekasi Rahmat Effendi
Baca juga: Tersangka Teroris ISIS yang Ditangkap di Bogor Rencanakan Aksi di Gedung DPR
KPK telah menetapkan Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi sebagai tersangka.
Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi.
Rahmat Effendi ditetapkan sebagai tersangka bersama delapan orang lainnya.
Empat dari delapan tersangka lainnya merupakan tersangka penerima suap bersama-sama Rahmat Effendi.
Mereka yakni, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M. Buyamin; Lurah Kati Sari, Mulyadi; Camat Jatisampurna, Wahyudin; serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi.
Baca juga: Menengok Sumur Binong di Bekasi, yang Air dan Tanahnya Turut Dibawa ke IKN Nusantara
Baca juga: KPK Bidik Tersangka Baru dalam Kasus Korupsi Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi
Sementara empat tersangka lainnya merupakan pihak pemberi suap.
Mereka yakni, Direktur PT MAM Energindo, Ali Amril; pihak swasta Lai Bui Min; Direktur Kota Bintang Rayatri, Suryadi; serta Camat Rawalumbu, Saifudin.
Dalam perkara ini, Bang Pepen diduga telah menerima uang dengan nilai total sebesar Rp7,1 miliar terkait proyek ganti rugi pembebasan lahan di Kota Bekasi.
Adapun sejumlah proyek tersebut yakni terkait ganti rugi pembebasan lahan sekolah di wilayah Rawalumbu senilai Rp21,8 miliar.
Kemudian, pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp25,8 miliar.
