Tribun

Sekretaris Ditjen Polpum Kemendagri: FPK Harus Ambil Peran Jaga Keutuhan Integrasi Nasional

Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Imran membuka Rakor Penguatan dan Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Provinsi Sumatera Barat.

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Sekretaris Ditjen Polpum Kemendagri: FPK Harus Ambil Peran Jaga Keutuhan Integrasi Nasional
Istimewa
Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum, Imran membuka Rakor Penguatan dan Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang beroperasi efektif di Provinsi Sumatera Barat. 

TRIBUNNEWS.COM, BUKITTINGGI - Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Imran membuka Rakor Penguatan dan Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Provinsi Sumatera Barat.

Rakor ini mengangkat tema 'Melalui Penguatan Pembauran Kebangsaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa' yang dilaksanakan di Hotel Grand Royal, Bukittinggi, Kamis (17/3/2022).

Forum dilaksanakan untuk menekankan peran pemerintah daerah dan optimalisasi peran FPK dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan di Provinsi Sumatera Barat.

Selain itu, demi menjaga keharmonisan FPK serta dukungan anggaran mendukung kegiatan FPK.

"Keberagaman merupakan suatu aset yang di miliki indonesia karena mempunyai kekayaan budaya adat istiadat yang luar biasa, itulah yang harus menjadi potensi bagi bangsa Indonesia," kata Imran.

Baca juga: Kemendagri: Kebijakan Keuangan Daerah saat Pandemi Perlu Diperhatikan, di Antaranya Belanja Modal

Pemerintah menyadari bangsa Indonesia yang multikultural sangat berpengaruh dalam persatuan dan kesatuan bahkan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Tantangan Indonesia karena keberagaman adalah Potensi Konflik oleh karena itu Forum pembauran kebangsaan dengan melibatkan unsur elemen masyarakat mampu mengatasi permasalahan baik di tingkat lokal maupun nasional," kata Imran.

Demi utuhnya integrasi nasional dan terlaksananya pembangunan nasional dengan tujuan menciptakan suasana yang aman, tentram, tertib, adil, makmur dan sejahtera sehingga diperlukan upaya pengelolaan kemajemukan secara komprehenship dan holistik serta multidimensi dalam melibatkan komponen bangsa tanpa melihat asal usul dan perbedaan.

Baca juga: Kemendagri Sebut 4.626 Pejabat Memenuhi Kriteria untuk Menduduki Pj Kepala Daerah

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengharapkan tantangan ini bisa di minimalisir oleh Forum pembauran kebangsaan dengan bersinergi dengan Forum-forum yang lain serta dukungan dari banyak pihak.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas