TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Politik Hukum Keamanan Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (Ketua Polhukam GPMI), Heikal Safar mengatakan pengusul masa jabatan presiden tiga periode bisa merusak citra Joko Widodo.

Apalagi diwacanakan saat kondisi kehidupan ekonomi rakyat kecil di negeri ini sedang sulit karena pandemi Covid-19.

"Namun lelucon masa jabatan 3 periode semakin meluas, bahkan digaungkan oleh elite partai politik. Seharusnya mereka fokus pada kesulitan hidup yang menjerat rakyat Indonesia disaat pandemi Covid 19 ini," ujar Heikal kepada wartawan, Jumat (18/3/2022).

Heikal, menyindir orang di sekeliling Presiden Jokowi, seperti Menteri yang disibukkan dengan isu ini.

Baca juga: Soal Wacana Penundaan Pemilu, Perludem: Lebih Tepat Disebut Usulan Penggagalan Pemilu

"Saya berharap kepada para Ketum Parpol maupun para tokoh elit nasional lainnya jangan menggangunya tolong biarkan saja Presiden Jokowi dan Menterinya fokus bekerja pada pembangunan nasional baik fisik maupun non fisik," kata Heikal.

Menurutnya dalam menghadapi situasi politik terkini, perpanjangan masa jabatan presiden bergeser jadi wacana penundaan pilpres 2024, bakal berdampak pada kehidupan ekonomi rakyat di Indonesia.

Untuk itu Heikal juga berharap kepada pimpinan lembaga legislatif hingga ketum Partai Politik, pengamat politik serta pejabat publik, untuk menahan diri dalam upaya menunda pilpres 2024 dan menghentikan wacana penundaan Pilpres 2024.

"Saya berharap justru para tokoh nasional  maupun Para Ketum parpol hendaknya  bersatu padu untuk memikirkan bagaimana caranya agar harga-harga sembako murah di seluruh Indonesia, sehingga terjangkau oleh masyarakat miskin menjelang bulan suci Ramadhan dan Lebaran Idul fitri tahun 2023 ini," katanya.

Heikal hanya berharap Presiden Jokowi lantang menentang usulan dari ketiga ketum Parpol yakni Partai Golkar, PAN dan PKB.

"Karena akan menjerumuskan dan merusak citra Presiden Jokowi akan dibuat mirip-mirip dengan di era mantan Presiden Soeharto," katanya.