Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI melontarkan pantun untuk Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno agar bisa bareng menonton MotoGP di Sirkuit Mandalika akhir pekan ini.

Pantun itu disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Fraksi NasDem, Mohammad Khoirul Amri, dalam rapat kerja Komisi X bersama Sandiaga Uno, Rabu (16/3/2022).

Menanggapi hal itu, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyebut, kecerdasan anggota DPR untuk mengemas pernyataan melalui pantun mungkin bisa dinilai salah satu keunggulan mereka.

Menurutnya, sesuatu yang mungkin akan terasa memalukan jika disampaikan secara lugas oleh anggota DPR disampaikan melalui pantun.

"Dengan pantun permintaan yang serius bisa tetap nampak jenaka. Maka kalau permintaan ditolak, ya, malunya ngga gede-gede banget," kata Lucius saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (18/3/2022).

Baca juga: Pol Espargaro Tercepat di FP1 MotoGP Mandalika, Quartararo Frustasi Pukul Tangki M1

Lucius menyebut, bahwa pantun yang dilontarkian anggota DPR kepada Sandiaga memang jenaka, tetapi sulit untuk mengabaikan intensi anggota yang mengharapkan untuk difasilitasi oleh Sandiaga selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Terlebih, kalimat terakhir pantun itu yang berbunyi 'Mari kita nonton MotoGP sama Mas Sandiaga Uno, Dengan tiket dan akomodasi didapat dengan mudah' menjelaskan dengan baik maksud pantun anggota DPR di depan Sandiaga tersebut.

"Permintaan anggota DPR kepada Menteri dalam rapat kerja tentu saja tak pantas. Apalagi permintaan itu untuk kepentingan dan keuntungan pribadi anggota," terangnya.

Lucius juga menilai, bahwa permintaan untuk difasilitasi ini merupakan penyimpangan serius. DPR memanfaatkan relasi kemitraan dengan kementerian untuk keuntungan atau kepentingan pribadi.

"Ini benih-benih korupsi sih, memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi," ucapnya.

Tak hanya itu, ia mengatakan bahwa secara etis permintaan untuk difasilitasi oleh menteri ini juga sangat tidak profesional.

"Saya kira sudah beberapa kali DPR terjebak dalam relasi yang tidak profesional seperti ini dengan mitra kerja. Mereka misalnya meminta kado lebaran atau semacamnya dari menteri yang menjadi mitra kerjanya," paparnya.

Menurutnya, aksi anggota DPR itu juga bisa diartikan bahwa tradisi minta jatah ini belum juga berakhir. Ketika pola relasi memanfaatkan mitra kerja ini masih dipelihara dengan baik oleh DPR, mudah menjelaskan kenapa kerap terjadi anggota DPR marah-marah kepada mitra kerja.