TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama dengan seluruh jajaran pemerintah pusat dan DPR RI telah menyepakati bersama pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim). 

Hal itu mendapat apresiasi dari Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (BEM Unikarta), Muhammad Junaidi.

Ada dua Kabupaten yang akan menjadi titik dari IKN Nusantara tersebut. Yakni Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

"BEM Unikarta melihat ini merupakan langkah yang baru bagi masyarakat Kaltim, terlepas ada yang setuju dan tidak setuju, itu soal lain," kata Junaidi kepada wartawan, Minggu (20/3/2022).

Hal ini karena pembangunan IKN di Kaltim memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat luas, khususnya warga di Kalimantan. Oleh sebab itu, tak heran jika pembangunan IKN tersebut menjadi momentum yang sangat ditunggu oleh masyarakat sekitar.

"Karena pembangunan IKN di PPU dan Kukar dengan segala infrastrukturnya tersebut, tentu akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan kawasan di Kaltim, seperti Kota Samarinda, Balikpapan, Bontang, akan menjadi kawasan yang maju pesat," ujarnya.

Baca juga: Kepala Otorita IKN Bambang Susantono Sambangi KPK, Ada Apa Nih?

Kemudian, dengan adanya acara seremonial yang diselenggarakan Presiden Jokowi dan Gubernur se-Indonesia pada waktu lalu, dimana mereka semua berkumpul di pusat IKN  yang ada di Kecamatan Sepaku dengan membawa kendi berisi air dan tanah yang berasal dari wilayah masing-masing Provinsi di Indonesia untuk disatukan di IKN Nusantara.

Terkait hal itu, pihaknya pun memberikan perspektif yang baik, bahwa ada upaya yang tengah dibangun oleh Presiden Jokowi tentang nilai persatuan dan kesatuan antar bangsa Indonesia.

"Kami menilai bahwa ini menunjukkan upaya bentuk penguatan simbolisme persatuan dan nasionalisme yang baik dan patut dijaga, karena kondisi bangsa  Indonesia berasal dari berbagai suku, bahasa, budaya yang berbeda-beda tapi  bisa dipersatukan dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika dan NKRI," ujarnya.

Demikian juga terkait dengan kondisi demografi penduduk wilayah Kaltim yang multi etnis, beraneka ragam budaya, bahasa dan adat masing-masing warga yang berdiam dan bekerja, namun sejauh ini tetap bisa terjaga kerukunannya karena semangat Bhineka Tunggal Ika tersebut.

Kemudian, BEM Unikarta menilai bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi dengan menyatukan seluruh air dan tanah dari seluruh propinsi di Indonesia, sebagai bentuk dukungan akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya dalam upaya mewujudkan pembangunan IKN di Kaltim.

"BEM Unikarta pada prinsipnya menerima kepindahan IKN di wilayah Kaltim, utamanya demi kemajuan dan kemakmuran masyarakat pedalaman yang selama ini tersisihkan dari sentuhan pembangunan," katanya.

Pun demikian, Junaidi memberikan catatan penting yang harus diperhatikan oleh Badan Otorita IKN dan Pemda  setempat, di mana skala prioritas harus diperhatikan.

"Terkait dengan program IKN yakni prioritas pembangunan bidang Pendidikan, Peningkatan SDM lokal dan penguatan Ekonomi," ucapnya.

Baca juga: Pemerintah Persilakan Pihak Pemilik Tanah di Wilayah IKN Nusantara Ajukan Klaim

Terakhir, Junaidi mengebut bahwa semestinya, Pemda Kukar juga harus  jemput bola tentang skala prioritas  pembangunan ke depan seiring pembangunan IKN di PPU dan Kukar oleh Badan Otorita IKN tersebut.

"Sinergitas itu penting, guna menangkap peluang sektor apa yang harus dibenahi, seperti ketahanan pangan pertanian, perikanan, tata kelola hunian kawasan urban, pariwisata, transportasi harus  diantisipasi dan disiapkan, sehingga tidak ada salahnya Pemda mendengar  dan mengakomodir aspirasi yang berkembang di kalangan wakil rakyat  dan akademisi," ujarnya. (*)