IKN Pindah Tahun 2024, Pengamat Soroti Aspek Sosial Antropologi
Pemindahan IKN akan dilakukan pada semester I tahun 2024. Hal ini disoroti oleh pengamat terkait sosial antropologi ketika dilakukan pemindahan.
Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor: Inza Maliana
Di akhir wawancara, dirinya menyatakan singkat agar pemerintah jangan terburu-buru dalam membangun IKN Nusantara.
“Please, Pak Presiden, jangan cepat-cepat, apapun alasannya,” tutur Agus.
Perencanaan Pembangunan dan Pembiayaan IKN Nusantara
Dikutip dari laman IKN, pembangunan IKN baru ini akan dimulai secara bertahap hingga tahun 2045 di mana sesuai dengan Visi Indonesia 2045.
Kemudian Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan merayakan HUT RI ke-79 RI di IKN baru pada 17 Agustus 2024.
Selanjutnya adalah pengembangan pusat inovasi dan ekonomi beriringan dengan penyelesaian pemindahan pusat pemerintahan IKN.
Tahap ini direncanakan dimulai pada 2025-2035.
Lalu pada tahun 2045, IKN baru ini diharapkan menjadi kota yang layak huni dan mencapai net zero carbon emission.
Baca juga: Pemerintah Kebut Finalisasi RPP IKN Dalam 2 Bulan, Konsultasi Publik Dibuka
Selain itu juga menjadi kota pertama di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa.
Sementara dalam pembiayaannya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) telah merancang daftar pembiayaan infrastruktur IKN baru pada 17 Februari 2022 lalu.
Dalam rancangan pembiayaan yang dipaparkan, infrastruktur yang akan dibangun sebagian besar masih dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Scenaider Hasudungan Siahaan mengatakan, beberapa pembangunan yang akan dibiayai menggunakan APBN yaitu kawasan perumahan hingga infrastruktur kesehatan dikutip dari Tribunnews.
“Pembangunan kawasan perkantoran dan perumahaan dibiayai APBN, antara lain istana, kantor pemerintahan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan,” jelas Scenaider.
Untuk selengkapnya berikut daftar infrastruktur IKN baru yang dibiayai APBN secara penuh: