Polda Metro Tolak Laporan Balik Haris Azhar Cs, Tim Kuasa Hukum: Alasan Tidak Jelas, Dibuat-buat
Polda Metro Jaya tolak laporan balik Haris Azhar-Fatia pada Luhut soal dugaan gratifikasi bisnis tambang di Papua. Ini kata pengacara Haris-Fatia.
Penulis: Shella Latifa A
Editor: Miftah
Ia berpendapat, pihak kuasa hukum Haris-Fatia Cs mendapat berbagai hambatan saat berhadapan hukum, sementara pihak Luhut tidak.
Sebagai tindak lanjut penolakan ini, tim kuasa hukum Haris-Fatia Cs bakal laporkan hal ini ke Ombudsman.
"Kita masih ada beberapa langkah hukum, kita juga akan melaporkan penolakan ini ke Ombudsman," ujar dia.
Sebelumnya, Aktivis HAM Haris Azhar bersama Koalisi Masyarakat Sipil mendatangi Polda Metro Jaya, Rabu (23/3/2022).
Kedatangan para aktivis itu untuk melaporkan dugaan skandal kejahatan ekonomi yang terjadi di Papua.
Dalam laporannya, Haris bersama Koalisi Masyarakat Sipil akan memaparkan bukti dugaan keterlibatan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam skandal ekonomi di Papua.
Pantauan Tribunnews.com di lokasi, Haris dan beberapa rekan aktivis tiba di SPKT Polda Metro Jaya pada Rabu (23/3/2022) pukul 15.15.
Kepala Divisi Advokasi YLBHI, Zainal Arifin mengatakan pelaporan ini terkait dengan skandal ekonomi di Papua yang menyeret sejumlah tokoh publik.
"Kita bersama Koalisi Masyarakat Sipil akan melakukan pelaporan ke SPKT kaitannya dengan dugaan tindak pidana gratifikasi. Jadi kami mau melaporkan terlebih dahulu hal itu sehingga kami bisa sampaikan detailnya," kata Zainal di Polda Metro Jaya, Rabu (23/3/2022).
Baca juga: Sejumlah LSM akan Laporkan Menteri Luhut Siang Ini ke Polda Metro Jaya, Ada KontraS dan Greenpeace
Dalam pelaporannya kali ini, Koalisi Masyarakat Sipil membawa bukti riset yang mengindikasikan keterlibatan Luhut dalam dugaan praktik monopoli bisnis tambang emas di Papua.
"Untuk bukti kami sudah memiliki berbagai dokumen-dokumen yang kemudian menjadi bahan atau dasar laporan kami," imbuh Zainal.
Sementara itu, Kepala Divisi Hukum KontraS Andi Muhammad Rezaldi mengatakan bahwa terlapor dalam laporan Koalisi Masyarakat Sipil adalah beberapa tokoh.
"Atas nama LBP dan juga beberapa orang yang terlibat dalam dugaan konflik kepentingan ini termasuk entitas korporasi," kata Andi.
(Tribunnews.com/Shella Latifa/Fandi Permana)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.