TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bisa menutupi rasa jengkelnya lantaran melihat banyaknya barang impor dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan kementerian, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Di hadapan para menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pejabat BUMN, dan pejabat lainnya Jokowi mengatakan barang-barang impor tersebut sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri. Namun tetap saja harus diimpor.

"Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini," tegas Jokowi saat memberikan Pengarahan Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat, (25/3/2022).

"Dipikir kita bukan negara yang maju buat CCTV saja beli impor," kata Jokowi.

Baca juga: Ketua KPK Firli Bahuri Maklum Jokowi Marah Saat Tahu Pengunaan Produk Dalam Negeri Sedikit

Bahkan kata Presiden, seragam dan sepatu tentara/polisi saja didatangkan dari luar negeri.

Padahal produk tersebut, lanjut Kepala Negara, sangat bisa dibuat di dalam negeri.

Saking jengkelnya, Jokowi  bahkan dua kali melarang peserta yang hadir di ruangan itu untuk tepuk tangan saat dirinya menyampaikan pengarahan.

Presiden bahkan sampai menunjuk kepala sendiri saking jengkelnya.

Karena tidak habis pikir kementerian, lembaga, Pemda, dan BUMN banyak yang membeli barang impor.

"Uang-uang APBN, uang rakyat, uang kita sendiri kok dibelikan barang impor, itu kadang kadang gimana toh aduh (tunjuk kepala)? Saya detilkan lagi, gregetan saya," kata Presiden.

Presiden mengatakan apabila anggaran yang ada dibelikan produk dalam negeri alias UMKM, akan dapat mentriger pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Anggaran pengadaan barang dan jasa di pemerintah pusat mencapai Rp526 triliun, anggaran di daerah Rp 535 triliun, dan BUMN mencapai 420 triliun.

Menanggapi kegeraman Jokowi, Pengamat Sosial Politik Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa angkat suara.

Baca juga: Tindaklanjuti Instruksi Jokowi, Polri Bakal Pakai Seragam Buatan Produk Lokal

"Cukup menggelitik juga Jokowi marah kepada jajarannya soal impor. Padahal Jokowi persis tahu soal sistem hingga jumlah anggaran seharusnya ini tak terjadi jika dia tegas," ujarnya kepada Tribunnews.com, Sabtu (26/3/2022).

"Ini kan soal impor sejak dulu, bahkan dijadikan sebagai komoditas politik setiap pilpres, itu artinya justru Jokowi tak bisa berbuat apa-apa sampai periode keduanya,"

"Saat ini langkah yang paling tepat dilakukan oleh Jokowi adalah resuffle kabinet termasuk mengocok ulang posisi menteri serta wakil menteri yang baru saja dibuat Perpresnya."

Menurutnya, PAN adalah parpol yang masuk dalam koalisi yang tentunya secara etika bisa menjadikan momentum ini alasan sebagai waktu yang tepat meresuffle kabinet.

"Saya kira resuffle kabinet juga diperlukan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi dan juga menuntaskan persoalan sektor ini,"

Herry mengaku khawatir ketika lengser, Jokowi meninggalkan legacy buruk bidang ekonomi kepada Presiden selanjutnya, konsentrasi pemerataan pembangunan nasional jelas terganggu.

"Catatan terakhir adalah klaim pemulihan ekonomi oleh Jokowi yang semakin baik diharapkan tidak hanya ilusi semata dan hanya bermanfaat pada kelompok, sentimen atau kelas masyarakat tertentu saja. Jika ekonomi membaik pasti soal kelangkaan dan juga tingkat konsumsi rumah tangga berbanding lurus yang ada justru sebaliknya," tandasnya.

Ancam Reshuffle Menteri

Presiden bahkan mengancam akan me-reshuffle (rombak) menteri bila ke depannya masih banyak melakukan impor untuk pengadaan barang dan jasa di kementeriannya.

"Kementerian, sama saja, tapi itu bagian saya itu. Reshuffle," kata Presiden saat memberikan Pengarahan Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).

Presiden meminta Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi transaksi pengadaan barang dan jasa, dan melaporkan secara harian kepadanya.

Menurut Presiden akan ada konsekuensi termasuk bagi Pemda apabila banyak melakukan impor.

"Konsekuensinya, saya sampaikan ke Menkeu, udahlah. Kalau ada yang gak semangat potong DAK-nya (dana alokasi khusus). Setuju? Setujunya gak semangat? Kelihatannya sudah pada ngeri semua, nanti saya patok betul nanti, DAUnya (dana alokasi umum) hati-hati saya tahan  jika ada yang tidak taat pada apa yang kita sepakati pada hari ini," kata Jokowi.

Termasuk, kata Presiden, konsekuensi bagi BUMN. 

Ia meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencopot Dirut yang banyak melakukan impor di perusahaannya.

"BUMN, saya sampaikan ke menteri BUMN, dah ganti dirutnya, ganti, ngapain kita?" katanya.

Selain itu Presiden juga meminta Jaksa Agung St Burhanuddin untuk mengawasi market place agar tidak ada barang impor yang dicap barang buatan dalam negeri.

Presiden menemukan adanya barang impor yang dilabeli produk dalam negeri.

"Karena sering di market place juga ada yang namanya agregator, ngecapin-ngecapin. Jangan pikir kita gak ngerti, saya sudah peringatkan 2 kali,  ada perusahaan teknologi nih tidak masuk,  besok hilang. Saya gak mau ini besok hilang," katanya.

Tak yakin

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menilai ancaman reshuffle yang dikatakan Presiden Joko Widodo terkesan hanya seperti menggertak sementara saja.

Dia berpandangan begitu karena sampai hari ini, ketika santer isu reshuffle kabinet terus berembus, Presiden Jokowi tetap tak melakukan perombakan kabinet.

"Saya tak terlalu percaya reshuffle Jokowi, memang antara omongan dan tindakan berbeda. Ada beberapa momen beliau menggertak akan mereshuffle justru sebaliknya tak dilakukan," kata Jerry saat dihubungi Tribunnews, Jumat (25/3/2022).

Dia menyayangkan hal itu karena memang selama ini ada sejumlah menteri yang kinerjanya lemah.

"Tapi, Jokowi tetap mempertahankan, strong leadership Jokowi juga jadi agak lemah. Coba dia berani, tegas dan keras dan jangan mau di atur saya kira dia akhir masa jabatannya akan meninggalkan legacy yang baik," tambahnya.

Baca juga: Relawan Sebut Jokowi akan Lakukan Reshuffle Kabinet di Bulan Ramadan

Padahal, dikatakan Jerry, desakan publik  sampai para ahli terus bermunculan agar Presiden Jokowi mencopot menteri yang gagal.

"Kalau yang pertama dicopot mungkin Mendag Muhammad Lufti, lalu Luhut Binsar Panjaitan," kata dia.

Bahkan, lanjut Jerry, Erick Thohir juga bisa dipertimbangkan untuk dicopot lantaran belum mampu membawa BUMN untung.

"Malah PLN rugi besar dan utang sampai Febuari 2022 yakni Rp400-an triliun dan Garuda Rp198 triliun. Tapi jagonya hanya pencitraan pilpres," pungkasnya.