TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat memberikan respons atas dugaan keterlibatan kadernya yakni Andi Arief atas perkara korupsi yang menjerat Bupati Penajam Paser Utara nonaktif Abdul Gafur Mas'ud.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) sekaligus Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pihaknya senantiasa mendukung program pemberantasa korupsi di tanah air.

Kendati begitu, Herzaky menegaskan perlunya mengedepankan penerapan prosedur hukum dalam memproses pihak yang diduga terlibat korupsi.

"Kalau mau menangkap dan memproses orang korupsi, silahkan lakukan sesuai dengan hukum," kata Herzaky saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Selasa (29/3/2022).

Dirinya menekankan, jangan sampai pemanggilan terhadap pihak tersebut dalam hal ini Andi Arief ada keterlibatannya dengan politik.

Sebab kalau ternyata dugaan itu yang benar terjadi, maka kredibilitas KPK sebagai lembaga antirasuah akan berpengaruh.

"Tapi, tentunya bukan panggilan sekedar untuk menggoreng isu, apalagi jika ada motivasi politik. Kalau ini yang terjadi, kredibilitas KPK menjadi taruhannya," ucap Herzaky.

Dirinya juga menegaskan, dalam menetapkan pemanggilan terhadap pihak yang diduga terlibat jangan hanya mencari-cari hubungan orang tersebut yang sebenarnya tidak ada hubungannya.

"Itu namanya mengada-ngada, dan mempermainkan proses hukum alias abuse of power kalau sampai terjadi. Rusak nanti kredibilitas lembaga yang seperti itu," tukas Herzaky.

Sebelumnya, Partai Demokrat buka suara soal pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta agar Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief untuk kooperatif terkait kasus korupsi yang menjerat Bupati Penajam Paser Utara nonaktif Abdul Gafur Mas'ud.Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) sekaligus Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pihaknya akan senantiasa mendukung upaya pemberantasan korupsi di tanah air.

Sebab kata dia, upaya pemberantasan korupsi merupakan tanggungjawab yang harus diemban seluruh lapisan warga negara.

Baca juga: AHY Bungkam Ditanya Dugaan Dana Suap Kasus Bupati PPU Mengalir ke Partai Demokrat

"Begitu pula upaya-upaya yang dilakukan oleh KPK, baik pencegahan maupun pemberantasan. Kita harus mendukung KPK melakukan tugasnya untuk menegakkan hukum, tanpa adanya intervensi politik ataupun muatan politik," kata Herzaky saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Selasa (29/3/2022).

Kendati perihal permintaan kooperatif yang dilayangkan KPK untuk Andi Arief, dia memastikan kalau kader dari Demokrat itu belum menerima surat panggilan.

Bahkan surat pemanggilan itu belum diterima kadernya hingga hari ini.