TRIBUNNEWS.COM - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia menggelar dialog kebangsaan bertajuk “Penggunaan Media Sosial dalam Membangun Moderasi Beragama di Era Revolusi Industri 4.0”. Acara ini diselenggarakan di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, pada Rabu (30/03/2022).

Dialog kebangsaan tersebut dimoderatori oleh Menteri Agama RI periode 2014-2019, Luqman Hakim Saifuddin.

Pada kesempatan ini, ia menyoroti para tokoh, pemuka agama, akademisi, hingga influencer yang menurutnya memiliki pengaruh di media sosial, termasuk dalam menjaga kebhinekaan.

Ia menyebut bahwa penting bagi seluruh pihak untuk menyamakan narasi yang membangun persatuan terkait moderasi beragama dalam merawat kebhinekaan.

Dalam konteks kekinian, keberadaan media sosial dapat menjadi ruang untuk menyampaikan pesan kearifan tersebut.

"Peran tokoh-tokoh agama penting, karena akar dari ajaran agama itu sendiri yang universal yaitu kemanusiaan. Karenanya kita juga perlu lebih proaktif mengisi media sosial dengan ajaran agama," jelasnya.

Luqman melanjutkan, “Ciri Indonesia adalah heterogenitas, namun juga berdampingan dengan religiusitas. Sebagai ruang menyampaikan pendapat, media sosial sangat positif. Namun juga bisa berdampak negatif.”

Untuk itulah diperlukan peran negara, salah satunya BPIP RI, dalam rangka mengawal berbagai proses yang terjadi di ruang media sosial.

Sehingga pendapat yang disampaikan pun sesuai dengan norma-norma yang menjunjung kebhinekaan dan tidak melebih-lebihkan. 

Sementara itu, Kepala BPIP RI Yudian Wahyudi mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki agama, bahasa, hingga kebudayaan yang begitu beragam. Untuk menyatukan keberagaman tersebut, menurut Yudian, dibutuhkan Pancasila.

"Kita itu kan majemuk, terutama agama. Dibutuhkan pemersatu, yaitu Pancasila. Untuk mengamalkannya menjadi tanggung jawab semua Warga Negara Indonesia (WNI). Memahami Pancasila pun tidak bisa terputus, harus sila satu sampai lima," tegasnya.

Dari kalangan akademisi, hadir pula Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.

Ia menyoroti hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia paling banyak melakukan perundungan se-Asia Tenggara. Tak sedikit jumlah orang yang menjadi korban perundungan di media sosial.

"Pengguna internet diharapkan menahan diri, memberi ruang berpendapat, dan sering beri apresiasi. Namun sebaliknya, yang terjadi adalah pihak yang berbeda pendapat dipojokkan sehingga menimbulkan trauma," ujarnya.

Dengan adanya media sosial, influencer memang menjadi sosok yang memberikan pengaruh. Karenanya, ia menekankan agar influencer jangan hanya mencari popularitas dan kontroversi agar terkenal saja.

Menurutnya, dunia maya bukan dunia yang sesungguhnya, sehingga yang ditampilkan bisa jadi berbeda dengan dunia nyata.

"Sebagai sosok yang berpengaruh, seharusnya influencer tidak mencari cara seperti itu. Masyarakat pun juga harus pintar dalam mencari sosok yang diikuti. Kalau yang negatif, ya tidak usah diikuti," imbuhnya.

FGD ini dihadiri oleh sejumlah kalangan. Dari BPIP, selain Yudian Wahyudi selaku kepala BPIP, juga hadir Sekretaris Utama BPIP DR Karjono, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Romo Benny Susetyo, Deputi Bidang Hubungan, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan Prakoso.

Selain itu, para tokoh dan akademisi lain juga hadir seperti mantan Menteri Agama 2014-2019 Lukman Hakim Saifuddin yang memandu jalannya FGD, Rektor UIN Suka Al Makin, Rektor IAIN Papua, dan ormas keagamaan di antaranya NU, Muhamadiyah, Al Washliyah, KWI, Gusdurian, Setara Institute, dan Syafii Ma'arif Institute.

Adapun dua agenda besar dalam kegiatan ini adalah dialog kebangsaan tentang moderasi beragama, deklarasi kebangsaan, dan talkshow tentang penggunaan media sosial dalam membangun moderasi beragama di era revolusi industri 4.0.