Diketahui, sejumlah bahan pokok mengalami fluktuasi harga dan kelangkaan belakangan, terutama minyak goreng. Berbagai jurus Pemerintah tak sanggup mengatasinya sejauh ini.

Konsisten dengan itu, penilaian negatif warga atas kinerja pemerintah pusat di sektor ekonomi meningkat.

Dari 34,7 persen pada survei Desember 2021 menjadi 41,8 persen pada survei Maret 2022.

Baca juga: Jelang Idulfitri, Minyak Goreng Curah dan Daging Sapi Diprediksi Alami Kenaikan Harga Paling Tinggi 

Hal senada juga terjadi dalam kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Pada survei Maret 2022 ini, 62,2 persen masyarakat menyatakan puas. Namun angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan Desember 2021 di mana pemerintah mendapatkan kepuasan sebesar 74,9 persen.

“Dalam kinerja pemerintah mengatasi Covid-19, yang puas kinerja pemerintah atasi Covid-19 ada 62,2 persen, mayoritas. Yang tidak puas atau kurang puas ada 35,1%. Tingkat kepuasan masih tinggi,” bebernya.

“Dalam survei 1,5 tahun terakhir, penurunan yang cukup tajam dan besar pada tingkat kepuasan atas pemerintah atasi Covid-19 di Desember 2021 sebesar 74,9 persen menjadi 62,2 persen di Maret 2022,” lanjut Deni.

Menurutnya, rendahnya angka tersebut disebabkan lonjakan kasus corona Omicron yang sempat terjadi pada Februari 2022, sehingga berdampak pada tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah dalam penanganan pandemi.

“Ini cerminan bagaimana keadaan kondisi Covid-19 di negara kita pada Desember 2021. Kita tahu kasus harian hampir 0, rendah. Pada Maret 2022, gelombang Omicron terjadi di Februari 2022 dan Maret 2022 kasus belum nol. Artinya publik respons dengan memberikan penilaian yang lebih rendah,” ujarnya.

Ketiga, kondisi politik. Berdasarkan survei SMRC, 23,5 persen warga menilai bahwa kondisi politik nasional buruk atau sangat buruk. Angka ini naik dari Desember 2021 yang mencapai 22 persen.

Sementara, 32,6 persen menilai kondisi politik baik atau sangat baik, atau menurun dari tiga bulan lalu yang mencapai 35,3 persen atau bahkan anjlok dari angka tiga tahun lalu, September 2019, dengan 41 persen.

Sebaliknya, yang menilai keadaan politik sekarang lebih buruk atau jauh lebih buruk mengalami peningkatan dari 14,5 persen pada September 2019 menjadi 23,5 persen pada Maret 2022.

Baca juga: TB Hasanuddin: Stop Bicara Penundaan Pemilu, Hanya Buang Energi Saja 

Baca juga: Syaikhu Sebut PKS Akan Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke Mahkamah Konstitusi

Adapun mengenai kepuasan terhadap penegakan hukum, temuan SMRC menyimpulkan bahwa kondisi penegakan hukum buruk atau sangat buruk naik dari 15,1 persen pada survei September 2019 menjadi 24,9 persen pada Maret 2022.

"Walaupun persepsi positif terhadap kondisi penegakan hukum masih lebih besar dari persepsi negatif, namun ada kecenderungan persepsi buruk mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir," ujar Deni.(tribun network/den/dod)