TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Puncak bonus demografi di Indonesia pada 2045 terancam terbuang sia-sia, jika target penurunan stunting tidak tercapai.

Hal itu dikatakan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr. Hasto Wardoyo saat wawancara di kantor Tribun Network, Rabu (30/3/2022).

"Pendapatan orang yang stunting turun 20 persen dari pendapatan orang yang tidak stunting. Jadi jelas stunting sangat mengganggu bonus demografi," kata Hasto.

Hasto mengungkapkan pentingnya mindset kesadaran dan ilmu pengetahuan.

Menurutnya ada banyak orang tua beli rokok sebulan Rp 600 ribu bisa tapi dia tidak belikan telur untuk bayi anaknya.

"Padahal untuk jaga tidak stunting hanya cukup telur sehingga belum tentu masalahnya pada ekonomi atau kemiskinan. Yang seharusnya bisa beli ikan lele tetapi hanya dibelikan mie instan pakai nasi," imbuhnya.

Berikut lanjutan wawancara eksklusif Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dengan Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo:

Menurut Pak Hasto krusial poin masalah stunting di Indonesia ada di mana?

Angka stunting kita jujur masih tinggi, dulu tahun 2013 masih 37 persen. Kemudian tahun 2019 masih 27 persen. Artinya setiap 100 orang hampir 30 orang kena stunting.

Jadi generasi saya dan Pak Febby ini hampir 30 persen lebih. Teman-teman kita di antaranya stunting.

Pertanyaannya lalu mengapa masalah stunting ini penting karena kita memasuki tahap di mana jumlah usia produktif besar. Tapi ingat usia produktif sekaligus konsumtif.

Ada tiga ciri-ciri stunting yakni pendek, tidak cerdas, dan central obesity. Mereka yang stunting biasanya mudah terkena serangan jantung, terkena tekanan darah tinggi, dan juga diabetes.

Pendapatan orang yang stunting turun 20 persen dari pendapatan orang yang tidak stunting. Jadi jelas stunting sangat mengganggu bonus demografi.

Kalau saya boleh milih krusial poinnya adalah mindset kesadaran dan ilmu pengetahuan.