TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menemukan bahwa mayoritas warga (78,9 persen) menolak ide penundaan Pemilu 2024.

Direktur Riset SMRC Deni Irvani menyebut, dalam presentasi hasil survei, menunjukkan 78,9 persen publik mendukung pemilu harus tetap dilaksanakan pada tahun 2024.

Meski pandemi Covid-19 belum menentu akan berakhir dalam waktu dekat.

Publik berpendapat bahwa menjadi tanggung jawab presiden hasil pemilu 2024 bila wabah Covid-19 belum berakhir.

Sementara yang menilai pemilu harus diundur karena alasan pandemi hanya 11,9 persen.

"Angka ini konsisten dengan hasil survei sebelumnya pada September 2021," kata Deni melalui melalui kanal YouTube SMRC TV, Jumat (1/4/2022).

Deni melanjutkan, ide penundaan pemilu karena alasan pemulihan ekonomi juga mendapatkan penolakan besar dari publik.

Baca juga: SMRC Catat Ide Pemilu Ditunda dan Presiden 3 Periode Perlemah Persepsi Publik Atas Kinerja Jokowi

Sebanyak 79,8 persen warga menginginkan pemilu tetap dilaksanakan pada 2024 sesuai undang-undang walaupun kondisi ekonomi akibat pandemi belum pulih.

Publik menilai bahwa adalah tanggungjawab pemerintah hasil Pemilu 2024 untuk menanggulangi masalah ekonomi, bila masalah ekonomi akibat Covid-19 belum berakhir pada 2024 nanti.

"Hanya ada 11,4 persen masyarakat yang setuju pemilu diundur karena alasan pemulihan ekonomi," papar Deni.

Sementara, terkait dengan gagasan penundaan pemilu dengan alasan pembangunan ibu kota negara (IKN) baru belum selesai, ditolak oleh 78,5 persen publik.

"Yang mendukung penundaan pemilu ke 2027 karena alasan pembangunan IKN yang belum selesai hanya sekitar 10,9 persen," jelasnya.

Hanya ada 5 persen publik Indonesia yang mendukung gagasan presiden tiga periode.

Deni Irvani mengatakan, hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas warga sebanyak 73 persen menilai ketentuan masa jabatan presiden maksimal dua kali harus dipertahankan.