POPULER Nasional: Angelina Sondakh Takut | Big Data Luhut Terpatahkan
Inilah berita populer nasional dalam 24 jam terakhir, mulai Angelinda Sondakh takut hingga big data Luhut terpatahkan hasil survei SMRC
Penulis: Facundo Chrysnha Pradipha
Editor: Wahyu Gilang Putranto
Meski begitu, Syukur meminta agar Partai Gerindra menghargai aspirasi konstituen yang memilih Bang M Taufik.
4. Amien Rais Ingin Duet Jokowi & Luhut Berakhir 2024
Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais menyebut duet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan harus berakhir pada Oktober 2024.
Menurut Amien, saat ini Jokowi dan Luhut menjadi simbol dan substansi rezim.
"Duet Jokowi-Luhut yang saat ini menjadi simbol dan substansi rezim berkuasa, sesungguhnya harus berakhir pada Oktober 2024. Tidak boleh lagi dua oknum ini menggerakkan berbagai cara, tekad ala Orde Baru itu," kata Amien melalui chanel YouTube miliknya pada Sabtu (2/4/2022).
Dia masih ingat bagaimana rezim Orde Baru menggunakan banyak cara untuk menekan hingga membodohi rakyat demi tujuan politik belaka.
"Saya ingatkan, bahwa rezim Jokowi - Luhut, karena ambisi kekuasaannya itu menjadi sebuah rezim paranoid. Cirinya adalah rasa tidak pernah secure, aman," kata dia.
5. Big Data Luhut Terpatahkan Hasil Survei SMRC
Survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melakukan survei terkait klaim Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan soal big data 110 juta aspirasi publik di media sosial yang mendukung penundaan pemilu 2024.
Dari survei yang dilakukan pada Maret 2022, hasilnya menunjukkan lebih dari 85 persen publik di media sosial tetap ingin Pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
Direktur Riset SMRC Deni Irvani pun menyebut, klaim yang disampaikan Luhut Binsar itu pun terbantahkan dari hasil survei yang dimilikinya.
Hal itu disampaikan Deni saat rilis survei yang disiarkan kanal Youtube SMRC TV, pada Jumat (1/4/2022).
"Kita punya bukti disini, 85 persen dari pengguna media sosial justru ingin pemilu tetap diadakan pada 2024 dengan alasan Covid-19," kata Deni.
Sementara, hasil survei menunjukan bahwa publik di media sosial yang ingin Pemilu diundur menjadi tahun 2027 hanya sebesar 10 persen.
(Tribunnews.com)
