PKS Pertanyakan Ketegasan Presiden Jokowi Hentikan Impor Pangan
Anggota DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan, mengaku heran dengan kebijakan pemerintah yang terus mengeluarkan izin impor untuk kebutuhan pangan.
Penulis: Reza Deni
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan, mengaku heran dengan kebijakan pemerintah yang terus mengeluarkan izin impor untuk kebutuhan pangan.
Padahal, Presiden Jokowi sudah menyatakan dengan tegas agar uang rakyat jangan dibelikan produk impor, bahkan terbukti beberapa barang impor dicap sebagai produk dalam negeri.
"Ini sangat memprihatinkan. Negara kita selalu bergantung dengan produk impor dan sepertinya arahan atau imbauan Presiden Jokowi soal bangga menggunakan produksi dalam negeri hanya candaan dan senda gurau belaka, karena faktanya data impor selalu meningkat setiap tahun” ujar Johan kepada wartawan, Selasa (5/4/2022).
Akibat impor yang merajalela, Johan mempertanyakan ketegasan Jokowi mampu menghentikan impor pangan.
Baca juga: Menjaga Ketersediaan Pangan, Kemajuan Pertanian di Lampung Selatan Ditopang Irigasi Perpompaan
Sebab, Johan mengatakan bahwa petani di dalam negeri saat ini mengalami banyak kesulitan di antaranya harga bahan pangan pokok yang terus melonjak, naiknya harga pupuk non subsidi, dan anjloknya produksi lokal akibat beban biaya produksi yang tinggi.
Dia mencontohkan untuk komoditas cabai dimana pemerintah hanya bisa beralasan faktor cuaca, padahal minimnya pasokan cabai dari petani karena menurunnya minat petani sebagai dampak dari rendahnya harga pada musim panen sebelumnya.
“Pada bulan lalu telah dilakukan impor cabai dengan jumlah sebanyak 1.572 ton yang bernilai US$ 3 juta, sementara pemerintah tidak mampu mengatasi kurangnya pasokan cabai supaya berasal dari produksi lokal dengan alasan persoalan cuaca ekstrem” kata dia.
Politisi PKS itu juga menyampaikan bahwa anjloknya produksi bawang merah harus dijelaskan oleh pemerintah, dan dirinya meminta ketegasan agar tidak dilakukan impor bawang merah pada saat puasa dan lebaran, karena akan semakin berdampak negatif pada petani bawang.
Baca juga: Survei Indikator: Jokowi Masih Tempati Top of Mind Capres
"Perkiraan total kebutuhan daging sapi dari Januari - Mei 2022 sebesar 301.466 ton, dan lagi-lagi ternyata pemerintah melakukan rencana impor pada bulan puasa ini sebesar 103.019 ton," katanya
Dia menyatakan sebenarnya pemerintah memiliki target produksi daging sapi sebesar 421,4 ribu ton.
"Jika target tersebut tercapai, sebetulnya kita tidak perlu impor untuk memenuhi pasokan daging sapi sampai momen lebaran ini, jadi persoalan mendasar bagi pemerintah adalah kerja keras memberdayakan potensi peternakan nasional untuk mencapai target produksi daging sapi dan berhentilah untuk selalu mengandalkan impor daging," kata dia.
Johan menegaskan adanya Gerakan Cinta Produk Dalam Negeri seperti yang disampaikan Presiden Jokowi harusnya dimulai dari sektor pertanian dan peternakan, karena ini merupakan basis ekonomi dari kehidupan petani dan peternak.
"Saya menyesalkan tentang ketidakberdayaan dan kegagalan pemerintah dalam menghadapi persoalan mahalnya sejumlah komoditas pangan, seperti minyak goreng, kedelai, daging sapi dan cabe," kata dia.
"Apalagi saat masuknya bulan puasa maka inflasi semakin meningkat, padahal sebelumnya saya sudah ingatkan agar pemerintah bisa mewaspadai gejolak inflasi pangan pada tahun ini," pungkas Johan.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.