Tribun

Masa Jabatan Presiden

DPR Minta Para Menteri Patuhi Perintah Jokowi Soal Larangan Menyuarakan Penundaan Pemilu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menterinya untuk menyuarakan penundaan Pemilu 2024.

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in DPR Minta Para Menteri Patuhi Perintah Jokowi Soal Larangan Menyuarakan Penundaan Pemilu
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Presiden Joko Widodo memberikan arahan saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Sidang kabinet paripurna itu merupakan sidang perdana yang diikuti menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menterinya untuk menyuarakan penundaan Pemilu 2024.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim meminta para menteri mematuhi perintah Jokowi itu.

"Saya tentu berharap perintah presiden Jokowi itu dipatuhi oleh seluruh anggota-anggota kabinet," kata Luqman kepada wartawan, Rabu (6/4/2022).

Luqman menilai, seharusnya tidak ada lagi anggota kabinet yang bicara penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden 3 periode. 

Dalam arti luas, lanjut Luqman, perintah presiden itu bukan berarti hanya melarang bicara, tetapi juga bermakna harus dihentikannya manuver-manuver dan mobilisasi dukungan dari elemen-elemen masyarakat guna mendukung penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden 3 periode.

"Memang benar Pak Jokowi, seluruh energi negara ini harus fokus mengatasi berbagai masalah yang menjerat dan membuat rakyat menderita. Mulai kenaikan harga bahan bakar dan bahan pokok pangan. Hidup rakyat makin sulit. Sangat tidak etis jika elit-elit malah sibuk bermanuver untuk melanggengkan kekuasaannya," ucapnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menterinya untuk menyuarakan penundaan Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet yang ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden, Rabu, (6/4/2022).

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, ndak," kata Jokowi.

Para menteri yang sempat menyuarakan penundaan Pemilu diantaranya yakni Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto , dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Presiden meminta para menterinya untuk fokus bekerja dalam menghadapi kondisi perekonomian yang sulit akibat situasi global yang memanas. Presiden meminta para menterinya menjelaskan kepada masyarakat mengenai kondisi yang terjadi. 

Baca juga: Jokowi Larang Menterinya Bicarakan Penundaan Pemilu, Moeldoko: Itu Perintah

"Sekali lagi jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit. sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi dan jangan menimbulkan polemik di masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil sejumlah menterinya dalam Sidang Kabinet yang ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden, Rabu, (6/4/2022).

Jokowi menyentil menteri karena kurang komunikasi kepada masyarakat saat terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng dan kenaikan harga pertamax.

"Tidak ada statement, tidak ada komunikasi, harga minyak goreng sudah 4 bulan, tidak ada penjelasan apa apa, kenapa ini terjadi. yang kedua pertamax, menteri juga tidak memberikan penjelasan apa apa, mengenai ini," kata Jokowi.

Seharusnya para menteri memiliki sense of crisis, dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kondisi yang terjadi. Jangan sampai kata Presiden, rakyat menilai pemerintah tidak melakukan apa-apa karena tidak memberikan penjelasan dengan kondisi yang terjadi. 

"Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat enggak melakukan apa apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi," katanya.

Presiden mengatakan dalam kondisi yang sulit seperti sekarang ini kebijakan yang diambil harus tepat. Kebijakan yang diambil harus sensitif pada kesulitan-kesulitan rakyat. 

"Oleh sebab itu seluruh yang hadir di sini, anggota kabinet menteri, kepala lembaga agar kebijakan yang diambil itu tepat. sikap-sikap  kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis. Harus sensitif pada kesulitan-kesulitan rakyat," pungkasnya.
 

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas