TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan bahwa larangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada menterinya berbicara mengenai penundaan Pemilu merupakan perintah. 

"Jelas ini adalah penekanan dalam Ratas (sidang kabinet), penekanan. Perintah itu," kata Moeldoko di Bina Graha, Jakarta, Rabu, (6/4/2022).

Terkait penundaan Pemilu atau perpanjangan jabatan Presiden, Moeldoko meminta masyarakat untuk tidak berpolemik.

Menurutnya Presiden sudah tegas memberikan pernyataan terkait hal tersebut.

"Saya ingin tegaskan kepada masyarakat Indonesia sudahlah cukup jangan lagi berpolemik tentang jabatan tiga periodelah, perpanjanganlah. Presiden sudah tegas mengatakan seperti itu. jangan jadi bahan gorengan yang engga berkualitas," katanya.

Pemerintah kata Moeldoko saat ini sedang fokus bekerja dalam menghadapi Pandemi Covid-19 dan mengantisipasi dampak akibat dari perang antara Rusia dengan Ukraina.

Pemerintah sedang menyusun skenario, karena kondisi geopolitik di Eropa tersebut berdampak pada ekonomi Indonesia.

"Kita berpikir ke depan. Jangan berputar-putar bangsa ini berbicara yang tidak produktif. Bicara perpanjangan, bicara tiga periode. Presiden sudah jelas, mau ngomong apa lagi. Masih lagi dipersoalkan. Sekali lagi saya ingatkan sudah cukup berpolemik tentang ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menterinya untuk menyuarakan penundaan Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet yang ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden, Rabu, (6/4/2022).

Baca juga: Jokowi Larang Para Menteri Suarakan Penundaan Pemilu dan Minta Fokus Kerja

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, ndak," kata Jokowi.

Para menteri yang sempat menyuarakan penundaan Pemilu diantaranya yakni Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto , dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Presiden meminta para menterinya untuk fokus bekerja dalam menghadapi kondisi perekonomian yang sulit akibat situasi global yang memanas. Presiden meminta para menterinya menjelaskan kepada masyarakat mengenai kondisi yang terjadi. 

"Sekali lagi jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit. sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi dan jangan menimbulkan polemik di masyarakat," katanya.