Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai politik menjadi institusi di Indonesia yang paling tidak dipercaya oleh publik.

Hal itu berdasarkan temuan terbaru hasil survei Lembaga survei Indikator Politik Indonesia.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menyebut ada beberapa faktor yang membuat tingkat kepercayaan kepada parpol rendah.

Pertama, parpol dinilai kurang memperjuangkan aspirarasi rakyat.

Dia menyebut, berbagai persoalan rakyat terkesan diabaikan parpol.

Misalnya, kasus minyak goreng, terkesan parpol pemerintah tidak berpipak kepada rakyat. Bahkan ada parpol yang justeru mengeritik rakyat yang antri minyak goreng.

Baca juga: Parpol Jadi Lembaga Paling Tak Dipercaya Publik, PPP: Masih Banyak Masyarakat Pilih Saat Pemilu

"Jadi, parpol dinilai tidak peka terhadap kesulitan rakyat. Akibatnya, parpol dinilai tidak aspiratif karena tidak memperjuangkan persoalan rakyat," kata Jamiluddin dalam keterangan yang diterima, Rabu (6/4/2022).

Kedua, lanjut Jamiluddin, kader parpol masih banyak yang melakukan tindak korupsi.

Perilaku koruptif ini mencederai rasa keadilan rakyat yang hidup dalam kesusahan.

"Hal itu sangat dirasakan rakyat saat dana bansos dikorupsi oleh kader parpol tertentu. Perilaku seperti itu membuat rakyat tidak percaya terhadap parpol," ucapnya.

Ketiga, adanya parpol yang mengusung penundaan pemilu dan presiden tiga periode.

Menurutnya, apa yang diperjuangkan parpol tersebut sangat bertentangan dengan harapan rakyat.

Padahal, hasil survei menunjukkan, mayoritas rakyat tidak menghendaki penundaan pemilu dan presiden tiga periode.

"Jadi, banyaknya sikap dan perilaku kader parpol yang tidak aspiratif, membuat rakyat tidak percaya kepada parpol. Sikap dan perilaku demikian seharus dijauhkan agar rakyat kembali percaya kepada parpol," ujarnya.

"Selain itu, parpol harus dapat menekan kadernya menjauhi perilaku koruptif. Kalau kader parpol bersih dari korupsi maka kepercayaan rakyat kepada parpol dapat pulih kembali," lanjutnya.

Survei Indikator: Partai Politik Jadi Institusi Paling Tidak Dipercaya Publik

Partai politik menjadi institusi di Indonesia yang paling tidak dipercaya oleh publik.

Hal itu berdasarkan temuan terbaru hasil survei Lembaga survei Indikator Politik Indonesia.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, hanya 6 persen responden yang menyatakan sangat percaya dan 48 persen cukup percaya dengan partai politik.

Sementara itu, 32 persen publik menyatakan sedikiti percaya dan 10 persen tidak percaya sama sekali dengan partai politik.

"Dibanding institusi yang lain partai politik tingkat trust-nya paling rendah," kata Burhanuddin dalam rilis Survei Nasional bertajuk 'Trust terhadap Institusi Politik, Isu-isu Mutakhir, dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu Serentak 2024', secara daring, Minggu (3/4/2022).

Burhanuddin menjelaskan, partai politik memang merupakan institusi demokrasi paling krusial, karena dalam demokrasi partai politik diharapkan mampu menyuarakan aspirasi publik.

"Dan terus terang jika dibandingkan dengan awal reformasi tingkat kepercayaan publik saat itu tinggi, tapi belakangan kan turun. Ini bukan hal baru, bukan temuan baru beberapa tahun terakhir sudah kita temukan, ada masalah serius di partai politik," ujarnya.

Sementara itu, TNI menjadi institusi yang paling dipercaya publik berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia.

Sebanyak 26 persen sangat percaya dengan TNI dan 67 persen cukup percaya.

Dijelaskan Burhanuddin, di awal-awal masa reformasi kepercayaan pada TNI masih rendah karena masih dikaitkan dengan Orde Baru.

Namun, Indikator mencatat sejak 2010 lalu, menemukan kepercayaan publik pada TNI kian meningkat.

"Jadi the most trusted institution di Indonesia itu TNI," ucapnya.

Kemudian, di posisi kedua institusi yang dipercaya publik yakni presiden (85 persen), selanjutnya Mahkamah Agung (79 persen), Mahkamah Konstitusi (78 persen), Polri (76 persen), KPK (74 persen), pengadilan (74 persen), Kejaksaan (74 persen), MPR (67 persen), DPD (65 persen), DPR RI (61 persen).

Untuk diketahui, survei ini dilakukan pada 11-21 Februari 2022 secara tatap muka terhadap 1.200 responden dengan jumlah proporsional di setiap provinsi. Sampel diambil berdasarkan jumlah masyarakat yang punya hak pilih di setiap provinsi.

Penarikan survei menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.