Daftar 4 Menteri yang Pernah Bicara Isu Penundaan Pemilu 2024, Ada Luhut hingga Bahlil Lahadalia
Berikut daftar empat menteri yang pernah bicara isu tentang penundaan pemilu 2024, kini dilarang Presiden Jokowi.
Penulis: Inza Maliana
Editor: Wahyu Gilang Putranto
Hal itu disampaikan Bahlil setelah menjadi mengisi diskusi publik Fraksi PKB DPR RI bertajuk 'Menangkap Peluang Investasi Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi', di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2022).
Baca juga: Puan Maharani hingga Moeldoko Tanggapi Pernyataan Jokowi soal Larangan Bicara Penundaan Pemilu
"Parlemen ini kan lembaga demokrasi. Orang mau cerita apa saja termasuk penundaan pemilu. Jadi jangan diharamkan barang yang tidak haram. Jadi penundaan pemilu itu wajar-wajar saja asalkan berjalan sesuai konstitusi dan aturan UUD kita," kata Bahlil, dikutip dari Tribunnews.
"Sesuatu pemikiran yang konstruktif untuk kebaikan rakyat, bangsa dan negara itu wajar-wajar saja. Tinggal bagaimana proses di parlemen. Boleh atau tidak. Monggo diselesaikan di sini," imbuhnya.
Bahlil juga menyatakan, wacana penundaan pemilu berpengaruh dengan investasi.
Dia menegaskan para pengusaha membutuhkan kepastian dan stabilitas politik.
"Dari sisi investasi, pengusaha butuh kepastian, stabilitas politik, kalau wacana penundaan bisa dilakukan secara konprehensif dan dalam mekanisme UUD, dalam pandangan saya itu akan bagus untuk investasi. Tapi harus dilakukan sesuai dengan mekanisme dan tata kelola negara," ucapnya.
2. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sempat mengklaim pihaknya memiliki big data yang berisi aspirasi publik di media sosial untuk Pemilu 2024.
Big data tersebut, diklaim Luhut, merekam 110 juta suara warganet yang menginginkan pelaksanaan Pemilu ditunda.
Setelah itu, Luhut mendapat respons keras dari sejumlah pihak untuk membuktikan klaimnya.
Luhut mengaku dirinya tak mengada-ada soal big data 110 juta warganet yang meminta supaya Pemilu 2024 ditunda.
Dia mengatakan, saat ini teknologi sudah berkembang pesat.
Oleh karenanya, mudah untuk mengetahui suara rakyat soal penundaan pemilu.
Ia pun menepis tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data tersebut maupun yang menyebut bahwa big data itu tidak benar.
