TRIBUNNEWS.COM - Isu penundaan pemilu 2024 ramai diperbincangkan masyarakat dalam beberapa bulan terakhir sejak dilontarkan oleh Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar.

Isu tersebut semakin ramai diperbincangkan setelah beberapa menteri turut membicarakannya.

Bahkan, isu sempat membuat aliansi mahasiswa melakukan demonstrasi di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada akhir bulan Maret lalu.

Terakhir, isu penundaan pemilu semakin memanas setelah para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (Apdesi) mendeklarasikan dukungan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode di akhir bulan Maret 2022.

Aksi para kepala desa yang mendukung Presiden Jokowi tiga periode membuat beberapa menteri kembali membicarakannya.

Menanggapi isu yang semakin menjadi bola panas itu, akhirnya Presiden Jokowi menegaskan untuk melarang para menteri bicara soal isu penundaan pemilu 2024.

Jokowi meminta para menteri untuk fokus bekerja menangani permasalahan yang ada, alih-alih membicarakan isu tersebut.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," tegas Jokowi pada Rabu (6/4/2022), dikutip dari tayangan Youtube Sekretariat Presiden.

Lantas, siapa saja para menteri yang pernah bicara soal isu penundaan pemilu 2024?

Baca juga: Pernyataan Jokowi Soal Larangan Bicara Penundaan Pemilu, Puan Beri Apresiasi, Menteri Siap Patuhi

Berikut Tribunnews.com rangkum daftar empat menteri tersebut, dikutip dari berbagai sumber:

1. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pernah membicarakan isu penundaan pemilu pada 30 Maret 2022 lalu.

Menurut Bahlil, wacana penundaan pemilu yang belakangan ikut disuarakan oleh Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar sah-sah saja dilakukan. 

Ia menilai, bergulirnya wacana tersebut di kalangan anggota dewan juga masih dalam kewajaran. 

Hal itu disampaikan Bahlil setelah menjadi mengisi diskusi publik Fraksi PKB DPR RI bertajuk 'Menangkap Peluang Investasi Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi', di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2022).

Baca juga: Puan Maharani hingga Moeldoko Tanggapi Pernyataan Jokowi soal Larangan Bicara Penundaan Pemilu

"Parlemen ini kan lembaga demokrasi. Orang mau cerita apa saja termasuk penundaan pemilu. Jadi jangan diharamkan barang yang tidak haram. Jadi penundaan pemilu itu wajar-wajar saja asalkan berjalan sesuai konstitusi dan aturan UUD kita," kata Bahlil, dikutip dari Tribunnews.

"Sesuatu pemikiran yang konstruktif untuk kebaikan rakyat, bangsa dan negara itu wajar-wajar saja. Tinggal bagaimana proses di parlemen. Boleh atau tidak. Monggo diselesaikan di sini," imbuhnya.

Bahlil juga menyatakan, wacana penundaan pemilu berpengaruh dengan investasi. 

Dia menegaskan para pengusaha membutuhkan kepastian dan stabilitas politik.

"Dari sisi investasi, pengusaha butuh kepastian, stabilitas politik, kalau wacana penundaan bisa dilakukan secara konprehensif dan dalam mekanisme UUD, dalam pandangan saya itu akan bagus untuk investasi. Tapi harus dilakukan sesuai dengan mekanisme dan tata kelola negara," ucapnya.

2. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sempat mengklaim pihaknya memiliki big data yang berisi aspirasi publik di media sosial untuk Pemilu 2024.

Big data tersebut, diklaim Luhut, merekam 110 juta suara warganet yang menginginkan pelaksanaan Pemilu ditunda.

Setelah itu, Luhut mendapat respons keras dari sejumlah pihak untuk membuktikan klaimnya.

Luhut mengaku dirinya tak mengada-ada soal big data 110 juta warganet yang meminta supaya Pemilu 2024 ditunda.

Dia mengatakan, saat ini teknologi sudah berkembang pesat.

Oleh karenanya, mudah untuk mengetahui suara rakyat soal penundaan pemilu.

Ia pun menepis tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data tersebut maupun yang menyebut bahwa big data itu tidak benar.

Meski begitu, Luhut mengaku enggan membuka data tersebut ke publik.

Baca juga: Jokowi Marahi Menteri & Perintahkan Setop Wacana Penundaan Pemilu, Jubir: Pak Luhut Pasti akan Patuh

"Ya janganlah, buat apa dibuka?,” kata Luhut usai menghadiri acara Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/3/2022), dikutip dari Kompas.com.

Luhut juga mengaku mendengar aspirasi tersebut secara langsung.

Menurutnya, banyak yang bertanya ke dirinya mengapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk pemilu, padahal pandemi virus corona belum selesai.

Tak hanya itu, kepada Luhut, banyak yang menyatakan bahwa kondisi saat ini relatif tenang tanpa pergantian kepemimpinan.

"(Masyarakat bertanya), kenapa mesti kita buru-buru? Kami capek juga dengar istilah kadrun lawan kadrun. Kayak gitu, ya apa istilahnya dulu itu lah. Kita mau damai, itu aja sebenarnya," kata Luhut lagi.

3. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga pernah bicara mengenai isu penundaan pemilu 2024.

Kala itu, ia menerima aspirasi dari petani di Kabupaten Siak, Riau, yang ingin pemerintahan Presiden Joko Widodo berlanjut sampai tiga periode.

"Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit,” kata Airlangga dalam kunjungan kerja di Siak, Kamis (24/2/2022), dikutip dari Kompas.com.

Namun, Airlangga mengatakan, sebagai ketua umum partai dirinya harus siap menerima aspirasi tersebut.

Ia menyebutkan, tugas ketua umum partai adalah menyerap aspirasi rakyat, termasuk aspirasi agar masa jabatan Jokowi diperpanjang.

Ia berjanji akan membicarakan usulan tersebut dengan pimpinan partai politik lainnya.

4. Mendagri Tito Karnavian

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga pernah membicarakan isu penundaan pemilu 2024.

Tito membahas mengenai amendemen Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 yang sempat digulirkan partai politik dan menjadi polemik di masyarakat.

Menurut bekas Kapolri itu, UUD 1945 bukanlah kitab suci. Karena itu, menurut dia, mengamendemen UUD 1945 tidaklah tabu.

Apalagi, hal tersebut pernah dilakukan dan tidak menyalahi aturan. Tito menuturkan amendemen menjadi tabu jika mengubah pembukaan UUD 1945.

Baca juga: Mendagri Tito Karnavian Sebut Seruan Kades Jokowi 3 Periode Spontan dan Wajar: Ini Negara Demokrasi

"UUD kita pernah diamandemen enggak? Bukan yang tabu kan? Yang tabu (jika mengamendemen) pembukaannya. Itu tabu. Kitab suci tabu," kata Tito kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa (5/4/2022), dikutip dari Kompas.tv.

Tito mengakui bahwa perpanjangan masa jabatan presiden sudah diatur dalam konstitusi, yakni dua periode. Namun demikian, Tito menilai tidak ada larangan untuk melakukan amandemen.

"Kalau ada perubahan UUD, apakah itu ada larangan?" ucap Tito.

(Tribunnews.com/Maliana/Chaerul Umam, Kompas.com/Ardito Ramadhan/Fika Nurul Ulya, Kompas.tv/Tito Dirhantoro)