Tanggapan Fadli Zon soal Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu: Harus Didukung
Jokowi larang menterinya bicara penundaan pemilu, Fadli Zon: Rasional dan harus didukung.
Penulis: Shella Latifa A
Editor: Miftah
TRIBUNNEWS.COM - Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon menanggapi soal sikap Presiden Joko Widodo melarang menteri kabinetnya bicara penundaan pemilu.
Fadli Zon berpendapat perintah Jokowi tersebut sudah tepat.
Hal tersebut melihat, selama ini wacana penundaan pemilu memang datang dari sejumlah menterinya.
Baca juga: Beda Suara dalam Tubuh APDESI soal Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi 3 Periode
Ia menyebut larangan Jokowi pada menterinya itu haruslah didukung.
"Ya artinya selama ini, Pak Jokowi pernyataannya tidak ada yang meminta penundaan, yang saya tahu. Dari menterinya kan yang meminta penundaan."
"Permintaan itu menurut saya logis, rasional dan harus didukung."
"Sehingga kita tidak akan dengar lagi menteri-menteri sibuk urusan penundaan pemilu karena itu bukan tupoksi mereka," ucap Fadli Zon, Rabu (6/4/2022) dikutip dari YouTube Kompas TV.
Baca juga: Puan Minta Menteri Turuti Perintah Jokowi Berhenti Bicara Penundaan Pemilu: Fokus Bantu Presiden
Lebih lanjut, Fadli Zon juga menanggapi pernyataan Mendagri Tito Karnavian yang menyebut amandemen UUD 1945 bukan hal tabu.
Seperti diketahui amandemen UUD 1945 sempat dikabarkan sebagai 'jalur' agar wacana penundaan pemilu terwujud.
Mengenai hal itu, Fadli Zon menilai saat ini tak ada kepentingan yang mendesak untuk melakukan amandemen konstitusi.
"Kalau itu kan normatif, amandemen memang tidak tabu. Tetapi juga bukan sebuah kepentingan yang mendesak saat ini."
"Saya kira tidak ada wacana mengarah ke arah situ (amandemen)," jelas dia.
Baca juga: Jokowi Juga Sentil Menterinya Soal Kenaikan Harga Minyak Goreng, 4 Bulan Tidak Ada Penjelasan
Anggota Komisi I DPR RI ini kemudian kembali mewanti-wanti menteri agar patuh pada arahan Jokowi agar tak bersuara lagi soal penundaan pemilu.
"Sekali lagi, apa yang disampaikan pak Jokowi sudah tepat."
"Bahwa lebih bagus para menteri fokus pada bidang masing-masing, jangan terlibat pada hal-hal yang tidak ada gunanya," ujar Fadli Zon.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo kembali mengeluarkan pernyataan tegas soal penolakan terhadap wacana pemundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan.
Kali ini, di hadapan jajaran kabinet, Jokowi tidak ingin ada lagi menteri yang berpendapat terkait wacana presiden 3 periode.
Hal itu diperingatkan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Rabu (6/4/2022).
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak," tegas Jokowi, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.
Jokowi bahkan meminta para menteri tak menimbulkan pernyataan yang menuai polemik.
Ia memerintahkan agar para menteri lebih fokus pada pekerjaannya.
"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ucap dia.
Selain isu wacana jabatan 3 periode, Jokowi juga menyampaikan pentingnya pernyataan menteri memiliki sense of crisis.
Baca juga: Mendagri Diminta DPR Jatuhkan Sanksi kepada Para Kades yang Dukung Jokowi 3 Periode
Diketahui, isu wacana penundaan pemilu maupun masa jabatan presiden beberapa kali muncul, walaupun sempat mereda.
Awalnya wacana penundaan pemilu datang dari usulan para elite partai politik.
Seperti Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar AIrlangga Hartarto, dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.
Terbaru, isu perpanjangan masa Jokowi 3 periode juga kembali terdengar saat musyawarah para kepala desa se-Indonesia di Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).
Jokowi sendiri juga sudah beberapa kali angkat bicara menolak isu perpanjangan masa presiden 3 periode.
