Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mereshuffle para menteri yang getol menyuarakan penundaan Pemilu 2024.

Masinton pun menyinggung dua nama menteri di Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang memang aktif berbicara penundaan pemilu.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi daring bertajuk 'Setop Suarakan Perpanjangan Jabatan Presiden: Lalu?' pada Jumat (8/4/2022).

Awalnya, Masinton menilai arahan Jokowi yang melarang para menteri bicara penundaan pemilu bisa menyetop manuver politik yang dilakukan para pembantu presiden.

"Sesungguhnya ketika presiden melarang itu, tidak boleh ada lagi yang melakukan manuver dan bila perlu sebenanrya adalah menteri yang mewacanakan itu harus dievaluasi karena itu adalah kalau saya katakan mencoreng demokrasi," kata Masinton.

Baca juga: Pengamat Sebut Pernyataan Jokowi kepada Para Menteri Soal Penundaan Pemilu Sudah Tepat

Anggota DPR RI itu menyebut, para menteri yang lantang bicara penundaan Pemilu sebagai pencoreng demokrasi.

Dia menilai hal itu sebagai bibit lahirnya sebuah tirani. Sebab, hal itu tak sejalan dengan agenda reformasi.

Selain itu, proses demokratisasi sulit diwujudkan jika ada menteri yang bermental tiran.

Masinton lantas menyebut menteri Bahlil dan Luhut.

Baca juga: Jokpro 2024 Dukung Sikap Presiden Jokowi Larang Menterinya Bicara Penundaan Pemilu

"Nah ini menurut saya, apa yang dilakukan oleh salah seorang eh bukan lagi salah seorang, ada dua menteri kalau enggak salah yang pertama Menteri BKPM (Bahlil Lahadalia) terus Menko Maritim Investasi (Luhut Binsar Panjaitan) yang bukan, tidak bidangnya itu," ucapnya.

Lebih lanjut, Masinton menilai saat ini kekuatan oligarki kapital tidak hanya menginfiltrasi kekuasaan tapi sudah mengintervensi pusat kekuasaan.

Baca juga: Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu, Ini Respons Airlangga Hartarto

Oligarki kapital ini, lanjut Masinton, ingin mengeruk kekayaan alam Indonesia namun bukan untuk kepentingan rakyat.

"Menurut saya ini harus disuarakan untuk dilakukan reshuffle menteri yang berwatak tirani seperti ini. Kalau kita biarkan, ini akan tetap beroperasi dan bergerilya untuk memanfaatkan jabatan dan kekuasaan, menabrak sendi-sendi konstitusi dan dibenturkan kepada rakyat," katanya.