TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar unjuk rasa besar-besaran di Jakarta pada Senin (11/4/2022) mendatang.

Dalam unjuk rasa itu para mahasiswa akan menyampaikan sederet tuntutan.

"Iya betul memang kita merencanakan turun aksi kembali di tanggal 11 April," kata Koordinator Media BEM SI, Luthfi Yufrizal via pesan singkat kepada Tribunnews.com, Jumat (8/4/2022).

Ia menyebut aksi unjuk rasa kali ini merupakan lanjutan dari yang aksi sebelumnya yang pernah digelar pada 28 Maret silam.

Menurut Luthfi unjuk rasa ini digelar karena pada aksi sebelumnya BEM SI telah mengultimatum Presiden Jokowi melalui Kantor Staf Presiden (KSP) untuk mengambil sikap atas poin-poin tuntutannya.

Namun ternyata hingga saat ini belum ada respons dari pihak Istana.

"Aksi ini lanjutan dari sebelumnya. Sebelumnya kami mengultimatum 6 tuntutan harus sudah dijawab oleh Presiden Jokowi dalam waktu 14 hari. Tapi hingga saat ini belum ada respon dari pihak Istana. Makanya kami menggelar aksi ini untuk menagih janji (Presiden Jokowi) pada aksi sebelumnya," kata Luthfi.

Hal senada dikatakan Koordinator BEM SI, Kaharuddin.

Ia menjelaskan aksi ini merupakan rangkaian lanjutan dari aksi sebelumnya pada 28 Maret 2022.

"Betul Mas, aksi tanggal 11 April 2022 ini meminta jawaban dari aksi tanggal 28 Maret 2022. Bagaimana pemerintah atau Bapak Presiden Jokowi menjawab tuntutan kami selama 14 hari ini," kata Kaharuddin.

Beberapa poin tuntutan yang akan disampaikan mahasiswa pada demo nanti, di antaranya menstabilkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya Pertamax.

Kemudian, menuntut pemerintah membuat kebijakan harga bahan pokok di pasaran bisa lebih terjangkau.

BEM SI juga mendesak Jokowi bersikap tegas atau memberi pernyataan sikap menolak penundaan pemilu atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara.

Tuntutan lainnya mendesak Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).

Kemudian mendesak Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.

Tuntutan berikutnya berkaitan dengan penyelesaian konflik agraria di Indonesia.

Serta mendesak Jokowi dan wakilnya, Ma'ruf Amin, berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya.

Terkait jumlah massa aksi, Luthfi mengatakan peserta aksi unjuk rasa berasal dari berbagai Universitas di Indonesia, mulai dari UNJ, PNJ, IT-PLN, STIE SEBI, STIE Dharma Agung, STIS Al Wafa, IAI Tazkia, AKA Bogor, UNRI, Unand, Unram, PPNP, Undip, UNS, UNY, Unsoed, SSG, dan STIEPER.

Baca juga: BEM Se-Bogor Raya Beri Waktu 3 x 24 Jam Kepada Presiden Jokowi Jawab Tuntutan Mahasiswa

"Untuk estimasi massa mencapai 1.000 orang dari berbagai kampus di Indonesia," katanya.

Ia memastikan massa yang akan hadir nanti murni hanya dari gabungan mahasiswa.

Tidak ada massa aksi elemen masyarakat lain yang akan mencampuri aksi tersebut.

"Murni hanya dari mahasiswa saja, tidak ada (elemen lain)," beber dia.

Ihwal lokasi penyampaian aksi, Luthfi menyebut akan dilakukan di sekitar kawasan Patung Kuda, tepatnya di depan Monas, Jakarta Pusat.

Namun kata dia, akan ada pembahasan konsolidasi oleh BEM SI kepada pihak berwenang untuk dapat menyampaikan aksi di depan Istana negara.

"Masih coba kita konsolidasikan terlebih dahulu dengan rekan-rekan yang lain, tapi untuk sejauh ini kami masih ke Istana tujuannya," ucapnya.

Luthfi memastikan aksi nanti akan berlangsung damai. Namun, ia belum dapat memastikan hingga pukul berapa aksi tersebut akan berlangsung.

Ia menyebut aksi akan selesai jika ada pihak Istana memberikan respons atas tuntutan mahasiswa.

"Dari jam 1 siang sampai selesai, iya betul (sampai pihak Istana menemui mahasiswa)," tukasnya.

Dihubungi terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Komes Endra Zulpan mengaku pihaknya belum menerima permohonan unjuk rasa dari kelompok manapun, termasuk mahasiswa pada 11 April mendatang.

Baca juga: Temui BEM Nusantara, Wiranto Singgung Soal Isu Jokowi 3 Periode hingga Minyak Goreng

"Sampai hari ini Polda Metro belum menerima permohonan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum oleh kelompok manapun," kata Zulpan kepada wartawan, Kamis (7/4/2022) malam.

Zulpan mengatakan pada prinsipnya seluruh kegiatan penyampaian pendapat di muka umum harus mendapatkan izin dari kepolisian.

Selain itu, panitia atau penyelenggara aksi harus menyampaikan pemberitahuan aksi maksimal 3x24 jam sebelum hari H.
"Namun sampai saat ini kami tidak terima dari kelompok manapun. Baik itu permohonan untuk sampaikan penyampaian pendapat di muka umum atau kegiatan yang mengakomodir jumlah massa yang besar," ujar Zulpan.

Zulpan menegaskan jika kegiatan unjuk rasa tidak mengantongi izin kepolisian, kegiatan itu dapat dibubarkan.

"Segala jenis kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang tanpa memiliki dasar pemberitahuan di kepolisian sesuai dengan UU yang berlaku ini dapat dibubarkan oleh aparat," katanya.

Zulpan pun meminta agar masyarakat tidak mudah terprovokasi seiring beredarnya pesan atau poster di media sosial.
Terlebih dengan seruan demo serentak 11 April mendatang.

Ia mengimbau warga untuk fokus dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan.

"Terkait flyer-flyer yang di media sosial saat ini yang mengajak kelompok-kelompok elemen masyarakat untuk turun demo pada 11 April ini di Jakarta, Polda Metro ingin sampaikan bahwa agar tidak mudah dan percaya dengan ajakan tersebut," kata Zulpan.

Selain di Jakarta, aksi unjuk rasa juga digelar di sejumlah daerah di Indonesia.

Di Bogor, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor menggelar unjuk rasa di Istana Bogor, pada Jumat (8/4/2022) kemarin.

Aksi unjuk rasa yang diiniasi BEM se-Bogor ini membawa tagline 'Bogor Menggugat Istana'.

Koordinator BEM Se Bogor Rizki Nuria Sury Altar menjelaskan, aksi ini membawa lima tuntutan utama.

Lima tuntutan itu, sambung Rizki, ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.

"Kami membawa lima tuntutan utama. Pertama, Jokowi harus buka suara terkait isu tiga periode, kedua kenaikan BBM, ketiga hapus UU terkait IKN, kemudian isu pajak, dan kelangkaan bahan-bahan pokok kebutuhan," kata Rizki dikutip dari Tribun Bogor, Jumat (8/4/2022).

Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, lebih dari seribu mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se-Sumsel menggelar unjuk rasa pada Kamis (6/4/2022) lalu.

Massa demo memprotes kenaikan harga minyak goreng, harga BBM, hingga menolak penundaan Pemilu.

Massa menggelar aksi demontrasi di Simpang Lima DPRD Sumsel karena akses menuju ke gedung DPRD dipagari kawat berduri.

Para perwakilan aksi secara bergantian menyampaikan aspirasi mahasiswa memprotes kenaikan harga minyak goreng, harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Harga minyak goreng sangat menyakitkan masyarakat karena harga minta goreng mahal dan langka," seru para mahasiswa.

Menyikapi aksi unjuk rasa mahasiswa di Jakarta dan berbagai daerah itu, Staf Khusus Sekretaris Negara, Faldo Maldini mengatakan pihak Istana tidak mempermasalahkan hal tersebut.

Istana mempersilakan para mahasiswa melakukan unjuk rasa, karena memang tak ada larangan bagi siapun menggelar unjuk rasa.

Ia menyebut Indonesia merupakan negara demokrasi.

Hanya saja Faldo mengingatkan para pengunjuk rasa untuk tetap menjaga protokol kesehatan karena pandemi Covid-19 belum usai.

"Kami harap demonstrasi mahasiswa selalu memperhatikan prokes dan ketertiban. Mau aksi sebesar apapun, silakan saja. Tidak mungkin dilarang-dilarang, ini negara demokrasi," katanya.(tribun network/riz/fan/fik/dod)