Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ingin ada spekulasi di tengah masyarakat terkait pelaksanaan Pemilu 2024.

Jokowi menekankan kepada jajarannya untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa Pemilu akan digelar sesuai jadwal yakni 2024.

"Karena kita jelas sepakat Pemilu akan dilaksanakan Februari 2024 dan Pilkada serentak di November 2024," kata Jokowi dalam rapat terbatas persipan Pemilu dan Pilkada serentak 2024, Minggu (10/4/2024).

Presiden tidak mau lagi ada spekulasi penundaan Pemilu, perpanjangan masa jabatan atau tiga periode.

"Ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi yang isunya beredar di masyarakat pemerintah tengah melakukan penundaan pemilu, atau spekulasi perpanjangan jabatan Presiden dan yang berhubungan dengan tiga periode," katanya.

Ia pun mengingatkan jajaranya bila suhu politik biasanya menghangat menjelang Pemilu.

Ia berharap masyarakat tidak terprovokasi oleh kepentingan kepentingan politik tertentu.

"Menjelang kontestasi politik biasanya suhu menghangat, tapi jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan politik yang tidak bermanfaat," kata Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Seleksi 101 Penjabat Kepala Daerah Dilakukan dengan Baik

Karenanya, Presiden meminta dilakukan edukasi dan pendidikan politik yang masif pada masyarakat dan para kontestan agar pesta demokrasi berjalan dengan baik. Terutama agar masyarakat tidak terpecah belah karena Pemilu.

"Jangan membuat isu politik yang tidak baik, terutama politik identitas yang mengedepankan isu-isu SARA, kita memiliki pengalaman yang tidak baik dalam pemilu-pemilu sebelumnya, saya harapkan tidak terjadi di Pemilu 2024," katanya.

Demo 11 April 2022

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bakal menggelar aksi unjuk rasa di sekitaran Istana Negara dan DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (11/4/2022).

Demonstrasi digelar sebagai aksi lanjutan, di mana sebelumnya BEM SI telah mengultimatum Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memenuhi enam tuntutan mereka dalam waktu 14 hari.

"Aksi ini adalah aksi lanjutan dari sebelumnya, yang pada sebelumnya kita mengultimatum bahwa 6 tuntutan kita harus sudah dijawab oleh Presiden Jokowi dalam waktu 14 hari," terang Koordinator Media BEM SI, Luthfi Yufrizal, Jumat (8/4/2022), kepada Tribunnews.com.

Lebih lanjut, Luthfi menerangkan BEM SI rencananya akan memulai unjuk rasa mereka pada pukul 13.00 WIB hingga pihak Istana merespons aksi mereka.

Baca juga: Presiden Jokowi Gelar Rapat Terbatas Persiapan Pemilu, Dipastikan Digelar 14 Februari 2024

Ia memperkirakan akan ada seribu mahasiswa yang mengikuti aksi unjuk rasa.

Seribu massa itu ditargetkan berasal dari 18 kampus, yakni UNJ, PNJ, IT-PLN, STIE SEBI, STIE Dharma Agung, STIS Al Wafa, IAI Tazkia, AKA Bogor, UNRI, Unand, Unram, PPNP, Undip, UNS, UNY, Unsoed, SSG, dan STIEPER.

Saat ditanya perkara izin, Luthfi mengklaim pihaknya telah melayangkan surat ke Polda Metro Jaya.

Namun, menurutnya surat tersebut bukanlah surat izin, melainkan pemberitahuan.

"Estimasi massa aksi 1.000 mahasiswa, dari berbagai kampus di Indonesia," ucap Lutfhi, dikutip dari Kompas.com.

"Sudah, surat sudah masuk. Bukan izin (aksi), tetapi pemberitahuan," tambahnya.

Ia pun memastikan unjuk rasa pada 11 April 2022 akan berlangsung secara damai.

Baca juga: Respons Demo 11 April, Adian Napitupulu Bela Jokowi Lewat 2 Tulisan, Ungkap Harga BBM Tiga Presiden

Luthfi menerangkan, secara garis besar ada enam tuntutan yang akan disampaikan.

Berikut enam tuntutan yang akan disampaikan BEM SI pada Jokowi, Senin mendatang:

1. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk bersikap tegas atau menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara;

2. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN), termasuk pasal-pasal bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan;

3. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya;

4. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait;

5. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menyelesaikan konflik agraria di Indonesia;

6. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanye pada sisa masa jabatan.