TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia turun menggelar aksi menolak Masa Jabatan Jokowi 3 periode hingga kenaikan harga BBM.

Aksi tersebut kemudian pecah di sejumlah daerah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun berulang kali angkat bicara soal isu masa jabatan presiden tiga periode yang hingga saat ini terus digaungkan oleh sejumlah pihak.

Jokowi mengaku sudah sering mendengar terkait adanya isu masa jabatan presiden tiga periode di tengah masyarakat.

Namun Jokowi kembali menegaskan bahwa di dalam konstitusi sudah jelas diatur mengenai masa jabatan presiden.

Baca juga: Isu Penundaan Pemilu 2024 Berakhir, Jokowi Lantik Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027

Yakni hanya diperbolehkan untuk menjabat selama dua periode saja.

Oleh karena itu Jokowi menegaskan bahwa semua pihak harus bisa taat dan patuh pada konstitusi.

"Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar."

Pemilu

Pemerintah sendiri telah melakukan pembahasan mengenai tahapan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

Dengan adanya penjelasan terkait kejelasan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 diharapkan dapat menghentikan wacana penundaan pemilu.

Selain itu, pengumuman tersebut juga dapat menghentikan isu Jokowi akan menjabat sebagai presiden selama tiga periode.

Isu tersebut sempat santer dibicarakan hingga membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan protes terhadap pemerintah.

Lalu sejak kapan wacana dan isu tersebut muncul ke permukaan publik sehingga ramai diperbincangkan?

Wacana presiden 3 periode dan jawaban Jokowi

Dikutip dari Kompas.com pada akhir 2019, mencuat wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Namun, Presiden Jokowi menyebut bahwa orang yang mengusulkan wacana tersebut justru ingin menjerumuskannya.

"Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, dikutip dari Kompas.com, Senin (2/12/2019).

Sejak awal Jokowi menegaskan bahwa dirinya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca-reformasi.

Oleh sebab itu, saat muncul wacana untuk mengamendemen UUD 1945, Jokowi menekankan agar tidak melebar dari persoalan haluan negara.

Baca juga: Dilantik Jokowi, KPU Pastikan Pemilu 2024 Digelar Sesuai Jadwal: Tahapan Dimulai 14 Juni 2022

"Sekarang kenyataannya begitu kan, (muncul usul) presiden dipilih MPR, presiden tiga periode. Jadi lebih baik enggak usah amendemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan eksternal yang tidak mudah diselesaikan," ungkapnya.

Pada waku itu terdapat bebagai usulan mengenai rencana amandemen terbatas UUD 1945 dari masyarakat terkait perubahan masa jabatan presiden.

Berikut ini adalah beberapa usulan tersebut:

- Mengusulkan masa jabatan presiden menjadi delapan tahun dalam satu periode.

- Mengusulkan masa jabatan presiden menjadi empat tahun dan dapat dipilih sebanyak tiga kali.

- Masa jabatan presiden menjadi lima tahun dan dapat dipilih kembali sebayak tiga kali.

Jokowi tak berminat menjadi presiden 3 periode

Kemudian ada Maret 2021, Presiden Jokowi merespons isu soal perpanjangan masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.

Hal itu karena isu tersebut kembali berhembus.

Jokowi menegaskan jika dirinya tidak mempunyai niat serta tak berminat untuk menjadi presiden selema tiga periode.

"Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode," kata Jokowi dilansir dari Kompas.com, Senin (15/3/2021).

Sejak wacana perpanjangan masa jabatan presiden santer muncul, Jokowi telah berulang kali menyampaikan penolakan.

Sikap penolakan tersebut menurut Jokowi tidak akan pernah berubah sebagaimana bunyi konstitusi UUD 1945 yang menyebut masa jabatan presiden dibatasi sebanyak dua periode.

"Itu yang harus kita jaga bersama-sama," ujar Jokowi.

Jokowi meminta agar tidak ada kegaduhan yang berkaitan dengan isu perpanjangan masa jabatan presiden.

Karena pemerintah sedang fokus terhadap penanganan pandemi Covid-19 yang masih terjadi di Indonesia.

"Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi," katanya.

Pernyataan terakhir

Terakhir, Presiden Jokowi menegaskan bahwa seluruh tahapan Pemilu tahun 2024 sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Hal tersebut menepis kabar tentang wacana penundaan pemilu 2024 hingga perpanjangan jabatan presiden 3 periode yang sedang ramai dibicarakan.

Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi dalam Rapat Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak di Istana Negara pada Minggu (10/4/2022).

"Yang pertama, saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak itu sudah ditetapkan," kata Presiden Jokowi, dikutip dari Kompas.com (10/4/2022).

Pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, sedangakan Pilkada Serentak akan digelar sesuai jadwal yakni November 2024.

Masinton Tuding Luhut Ingin Jerumuskan Presiden

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menyebut, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan adalah sosok yang menggalang dukungan penambahan masa jabat presiden tiga periode.

Termasuk dukungan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) untuk Jokowi tiga periode yang beberapa waktu ramai diperbincangkan.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi daring bertajuk 'Setop Suarakan Perpanjangan Jabatan Presiden: Lalu?' pada Jumat (8/4/2022).

"Siapa yang ingin menjerumuskan presiden? Siapa yang ingin mewacanakan tiga periode dan menggalang tiga periode? Siapa? Luhut. Siapa yang mencari muka? Siapa yang mewacanakan memobilisasi dukungan kepala desa? Luhut. Siapa yang ingin menjerumuskan presiden yang menggalang ketua umum ketua umum partai? Sudah terang-terang ketua umum partai itu bicara Luhut," kata Masinton.

Masinton menilai, sudah jelas bahwa yang ingin menjerumuskan Jokowi dengan wacana tiga periode adalah Luhut.

Lantas, Masinton menyebut Luhut dengan istilah Brutus, karena ingin menjerumuskan presiden.

"Iyalah lord brutusnya presiden. Terhadap penguasa yang begini ya inilah yang saya sebut tadi berwatak tirani yang merasa paling hebat sendiri," ucap Masinton.