TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghitung betul anggaran dalam persiapan pelaksanaan Pemilu serentak 2024.

Pasalnya, Tito menyebut, bahwa prinsip dasar dari pemerintah sebagai masukan ke KPU adalah sebagai penyusun PKPU adalah efisien dan efektif.

Hal itu disampaikan Tito dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI bersama KPU, Bawaslu dan DKPP terkait persiapan Tahapan, Jadwal dan Program Pemilu Serentak 2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Rabu (13/4/2022).

"(Anggaran,red) ini, jadi tolong dihitung betul. Di dalam video Bapak Presiden, beliau meminta kepada Menkopololhukam untuk menjadi lead di tingkat pemerintah membicarakan dengan KPU, DPR agar di kalkulasi betul anggarannya," kata Tito.

Tito mengatakan, rencana anggaran di Pemilu tahun 2024 ini memang melambung besar di banding Pemilu 2014 dan 2019 lalu.

Dimana, kata Tito, rencana anggaran Pemilu 2024 untuk KPU dan Bawaslu mencapai Rp 110,4 triliun.

"Ini berbeda jompang dengan Pemilu 2014 dan 2019," tambah Tito.

Baca juga: Komisi II DPR Raker dengan Mendagri hingga Komisioner Baru KPU dan Bawaslu RI, Ini yang Dibahas

Oleh karena itu, Tito menyebut di tengah situasi negara, pemerintah serta rakyat yang belum pasti akibat pandemi, perlu ada efisiensi anggaran.

Pasalnya, belum ada yang bisa memastikan pandemi Covid-19 selesai 2024. Terlebih, pemulihan ekonomi masih banyak yang terdampak, serta program nasional dan program di daerah yang belum terselesaikan.

Apalagi, ada program pemekaran wilayah nantinya di Papua.

"Mohon dikalkulasi betul anggarannya bisa seminimal mungkin, tapi tetap target Pemilu terlaksana aman dan lancar," jelas Tito.