TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Komite Pedagang Pasar (KPP), Abdul Rosyid Arsyad, meminta pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap permasalahan minyak goreng.

Selama ini, kata dia, produsen minyak goreng dimiliki penuh perusahaan swasta. Seharusnya, kata dia, mulai dari hulu sampai hilir BUMN dan pemerintah yang mengendalikan.

"Agar tidak ada lagi gejolak kelangkaan dan melambung naik tinggi harga minyak goreng," ujarnya.

Menurut dia, BUMN Holding Pangan Id Food atau BUMN bidang Pangan seperti Perum Bulog, PTPN dan lain-lainnya, tidak hanya sebatas menjadi distributor pangan.

Bahkan, dia menegaskan harus bisa salah satu BUMN Bidang Pangan menjadi produsen pangan khususnya minyak goreng, terbesar dari produsen swasta.

Untuk itu, masalah minyak goreng harus menjadi perhatian khusus Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan dan BUMN Pangan.

Baca juga: Warga Madiun Terima BLT Minyak Goreng dan BPNT Senilai Rp 500 ribu

"Permasalahan minyak goreng saat ini, untuk ke depan harus ada penekanan yang tegas secara hukum. Yang bermain ekspor secara illegal minyak goreng dan apa ada kelebihan qouta ekspor, itu tupoksinya Kemendag," kata dia.

Selanjutnya di Badan Pangan Nasional, kata dia, terdapat komoditas minyak goreng yang menjadi tanggung jawab kerjanya dan BUMN Bidang Pangan harus segera membangun pabrik minyak goreng.

Komite Pedagang Pasar (KPP) dan Gerakan ASpirasi Masyarakat dAn Pedagang (GASMAP), mempermudah akses agar minyak goreng sampai ke pedagang dan bisa langsung diperjualbelikan kepada warga.

Hal itu dikatakan Ketua Umum KPP dan Penggagas Pendirian ormas GASMAP, Abdul Rosyid Arsyad saat berkunjung ke pasar Kamat Jati untuk mulai mendistribusikan minyak goreng curah ke pedagang pada Rabu (13/4).

"Saya berkunjung ke pasar Kramat Jati untuk distribusikan minyak goreng curah ke pedagang, dalam rangka mengatasi kelangkaan dan melonjaknya harga minyak goreng curah. Kami dukung Pak Jokowi dan Pak Erick Thohir agar ada salah satu BUMN yang dijadikan produsen terbesar, melebihi produsen swasta," kata Rosyid.

Rosyid mengatakan, semua pihak pasti mendukung BUMN harus punya pabrik minyak goreng.

Negara Indonesia harus menang dan bebas dari Kartel atau Mafia Pangan dan BUMN Pangan harus kuasai Pangan dari hulu sampai hilir, dari produksi sampai penjualannya.

Dalam hal mengatasi masalah minyak goreng saat ini, lanjut Rosyid, yang prioritas harus berani dan tegas ke produsen minyak goreng curah.

Baca juga: Harga Minyak Goreng Curah Rp 20 Ribu, Pedagang Sebut Menterinya Tak Patuhi Arahan Presiden