Atasi Kelangkaan Minyak Goreng, Pemerintah Perlu Potong Jalur Distribusi
Rosyid mengatakan, semua pihak pasti mendukung BUMN harus punya pabrik minyak goreng.
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Malvyandie Haryadi
Cukup dari jajaran Kemendag dan Kemenperin bersama Satgas Pangan, TNI dan Polri memberikan surat pemberitahuan atau instruksi ke pabrik-pabrik produsen minyak goreng curah untuk mengeluarkan hasil produksinya.
"Dan segera mendistribusikan langsung ke pedagang tanpa ada kendala distribusinya. Harus cepat jangan sampai macet di jalur distribusi," imbuhnya.
Rosyid menyarankan, jika mau cepat pendistribusiannya harus potong jalur distribusinya, cukup dari produsen ke BUMN Pangan seperti anak perusahaan BUMN Holding Pangan RNI ID Food seperti Rajawali Nusindo dan Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) distribusi penjualan langsung ke pedagang atau agen-agen sembako yang mempunyai tangki untuk penjualan minyak goreng ke warga atau konsumen.
Sementara itu, salah satu agen minyak goreng curah di pasar Kramat Jati, Haji Sidik menjelaskan sudah hampir 2 bulan lebih pihaknya tidak menerima suplai pasokan minyak goreng curah.
Hal ini membuat drigen pedagang langganannya menumpuk.
"Sudah dua bulan ini menumpuk, syukur ini ada suplai lagi minyak goreng curah dari Komite Pedagang Pasar KPP bersama Gerakan Aspirasi Masyarakat dan Pedagang GASMAP, sehingga banyak membantu pedagang berjualan kembali minyak goreng dan pedagang olahan makanan bisa menggunakan lagi minyak goreng curah, dengan harga murah yang ditetapkan pemerintah," katanya.
Lebih lanjut dia menjelaskan kebutuhan minyak goreng curah di tempatnya, bisa mencapai 40 ton dalam sehari.
"Makanya kalau kemarin tiba-tiba menghilang minyak goreng sampai dua bulan ini, ya rugi sudah. Kagak jualan minyak goreng, jadi jualan yang ada saja," tutupnya.