Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, tak meyakini perihal Big Data 110 juta warga yang menginginkan penundaan Pemilu 2024, yang dimiliki Menko Marves RI, Luhut Binsar Panjaitan.

Dikatakan Masinton, Big Data itu seolah-olah dijadikan pembenaran untuk mendukung wacana Penundaan Pemilu dan memperpanjang masa jabat presiden.

Padahal menurutnya hal itu sangatlah keliru.

Hal itu disampaikan Masinton saat diwawancarai khusus oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra, Kamis (14/4/2022).

"Seakan-akan yang diklaim sebagai Big Data itu untuk memperkuat argumentasi penambahan jabatan presiden untuk menjadi tida periode, digunakan Big Data itu sebagai alat untuk melakukan pembenaran terhadap amandemen tiga periode jabatan presiden itu tadi. Itu kan keliru," kata Masinton.

Baca selengkapnya >>>

Baca juga: Luhut Tolak Buka Big Data di Depan Mahasiswa UI, Tegaskan Tak Pernah Wacanakan Penundaan Pemilu

Baca juga: PDIP Soroti Luhut Banyak Jabatan: Presiden Mestinya Bagi-bagi Tugas ke Tokoh Lainnya

5. Masinton Ungkap Reaksi Sejumlah Pihak usai Dirinya Minta agar Luhut Di-reshuffle

Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, bicara soal reaksi yang dialaminya usai meminta Luhut Binsar Panjaitan direshuffle dari jabatannya sebagai Menkomarves.

Diketahui, Luhut menjadi salah satu pihak yang disebut mengembuskan isu penundaan Pemilu 2024 hingga perpanjangan masa jabatan Presiden.

"Sampai sekarang enggak ada maksudnya feedback yang kayak "lah kok elu kayak gitu." Paling partai saya menanyakan kenapa sampai bereaksi seperti itu, ya saya jelaskan kondisinya," kata Masinton saat berbincang dengan TribunNetwork, Kamis (14/4/2022).

Sebagai wakil rakyat, Masinton harus menyuarakan hak tersebut.

"Kemudian ya saya sampaikan spirit kita kan ingin meluruskan perjalanan bangsa ini, kita kan sudah menempuh jalan demokrasi, jalan demokrasi ini siapapun kan bisa berbicara berkontribusi," kata Masinton.

Baca selengkapnya >>>

(Tribunnews.com)