TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Indonesia Youth Economy Sociey (Inayes), Aldi Prastianto mengapresiasi kerja keras DPR dan Pemerintah serta perwakilan aktivis dan masyarakat sipil dalam mewujudkan RUU TPKS menjadi Undang–Undang.

Dalam proses penyusunan Undang Undang TPKS yang terdiri 8 BAB dan 93 Pasal ini, DPR dan pemerintah melibatkan 120 kelompok masyarakat sipil.

“Kami mengapresiasi kerja keras dari panitia kerja (Panja) RUU TPKS DPR RI, pemerintah dan sejumlah aktivis perempuan, LBH serta masyarakat sipil dalam mewujudkan RUU TPKS ini menjadi Undang–Undang," kata Aldi Prastianto dalam keterangan yang diterima, Jumat (15/4/2022).

Menurut dia, hadirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) tersebut merupakan sebuah kemajuan dan langkah yang baik dalam penegakan hukum, khususnya kasus tindak pidana seksual.

"Undang–Undang ini menjadi Legal Standing atau payung hukum dalam menjerat pelaku tindak pidana seksual serta menjadi perlindungan bagi korbannya," kata dia.

Baca juga: UU TPKS Disahkan, KSP Dorong Percepatan Pengesahan RUU PPRT

Aldi Prastianto juga menambahkan seperti yang pernah dirinya sampaikan sebelumnya, Inayes akan turut serta di dalam pengawasan serta implementasi Undang–Undang pada kasus kasus tindak pidana kekerasan seksual.

Selain itu, pihaknya pun siap berdampingan dengan pemerintah dalam memberikan pendampingan kepada korban tindak kekerasan baik berupa bantuan psikologis, konseling, spiritual, dan bantuan hukum, media, hingga rehabilitasi untuk para korban melalui divisi bidang hukum serta perlindungan anak dan perempuan serta konseling yang ada pada Inayes.

Undang–Undang TPKS ini mempunyai sejumlah point penting.

Baca juga: Fraksi PKS: Pengesahan RUU TPKS Harus Segera Diikuti Pengesahan RUU KUHP

Aada sembilan tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS di antaranya, pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik, pemaksaan kontrasepsi dan pemaksaan sterilisasi.

Kemudian pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik.

Hal tersebut tercantum dalam pasal (4) ayat (1) Undang–Undang ini.

Selain itu, dalam Pasal 4 Ayat 2 terdapat 10 tindak kekerasan seksual, yakni perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dana tau eksploitasi seksual terhadap anak, dan perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban.

Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual serta kekerasan seksual dalam rumah tangga.

"Selain pasal tindak kekerasan seksual, Undang Undang ini juga memuat victim trust fund atau dana bantuan korban," katanya.

Baca juga: Fraksi PKS: Pengesahan RUU TPKS Harus Segera Diikuti Pengesahan RUU KUHP

Artinya kata dia, restitusi atau ganti rugi sebagai salah satu hak yang didapatkan korban kekerasan seksual dari pelaku atas keputusan pengadilan tertuang pada pasal 30.

"Untuk itu kami mengajak untuk setiap elemen masyarakat berani melaporkan pada pihak berwajib, jika melihat tindak pidana kekerasan seksual di lingkungannya. Serta mengawal segala proses hukum pada pelakunya, Karena pelaku tindak pidana kekerasan ini biasanya orang orang yang ada di sekitar korbannya," kata Aldi Prastianto.

Seperti diketahui, setelah selama enam tahun Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) mendapat penolakan di DPR, pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021–2022 pada hari Selasa 12 April 2022 di hadapan para Anggota Dewan, perwakilan pemerintah dan masyarakat sipil yang hadir, Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani resmi mengesahkan RUU TPKS menjadi UU.

Melalui Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS, Willy Aditya menjelasakan bahwa RUU TPKS ini merupakan Undang-Undang yang berkepihakan pada korban.

Karena melalui Undang–Undang ini aparat penegak hukum akhirnya mempunyai payung hukum atau legal standing yang selama ini belum ada untuk menangani kasus kekerasan seksual.

Akhirnya secara aklamasi fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU TPKS menjadi UU dan Ketua DPR Puan Maharani mengetuk palu untuk pengesahannya menjadi undang-undang.