Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat menilai apa yang disampaikan oleh Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais soal Luhut Binsar Panjaitan senada dengan aspirasi banyak pihak, termasuk aspirasi ibu-ibu yang ikut melakukan unjuk rasa pada tanggal 11 April yang lalu.

"Terang dan tegas dalam spanduk emak-emak yang melakukan aksi demonstrasi meminta Jokowi memecat LBP," kata Kamhar Lakumani selaku Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat dalam pesan yang diterima, Selasa (19/4/2022).

Pihaknya pun berpandangan bahwa Presiden Jokowi harus melakukan tindakan tegas terhadap pembantu-pembantunya yang melakukan manuver terkait wacana dan gerakan penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden dan presiden tiga periode.

Baca juga: Politisi NasDem: Sah-sah Saja Amien Rais Minta Luhut Mundur dari Jabatannya

"Pak LBP terbaca publik sebagai motor dari gerakan ini, yang menyampaikan klaim “big data” yang oleh banyak pihak dipelesetkan sebagai “big dusta”, pengkondisian Ketum Parpol, dan dibelakang Apdesi abal-abal (tak berbadan hukum) yang akan mendeklarasikan dukungan Jokowi tiga periode selepas lebaran nanti," kata dia.

Dan karenanya, dikatakan Kamhar, Presiden Jokowi mesti mengambil tindakan tegas. Tak bisa melakukan pembiaran begitu saja sekalipun “operasi politik” ini telah gagal.

Dia menilai publik menantikan sikap tegas Presiden Jokowi terhadap pembantu-pembantunya yang terlibat pada gerakan politik ini.

"Rekam jejak digitalnya begitu banyak. Apalagi untuk Pak LBP yang menyampaikan pembelaan di hadapan Mahasiswa UI bahwa dia tak pernah menyampaikan wacana tiga periode, padahal publik sangat memahami bahwa wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, serta presiden tiga periode ini adalah paket dari gerakan yang sama untuk melanggengkan kekuasaan," ujarnya.

Dia berharap berharap Luhut mengambil jalan kesatria untuk mundur agar tak menjadi beban.

"Namun jika tak terjadi maka Pak Jokowi mesti berani mengambil tindakan tegas untuk mengembalikan kewibawaannya yang semakin tergerus," katanya.

"Sekali lagi, Pak Jokowi tak bisa melakukan pembiaran kepada pembantu-pembantunya yang melakukan gerakan makar dan terorisme konstitusi. Cukup Partai Demokrat saja yang pernah merasakan pembiaran pada pembantunya yang melakukan aksi “begal demokrasi”. Tapi rakyat, jangan diperlakukan seperti itu," pungkasnya.

Baca juga: Amien Rais Harap Mahasiwa Terus Gelar Demo Khususnya Akhir Pekan

Sebelumnya, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves) Luhut Panjaitan untuk mundur dari jabatannya.

Hal itu disampaikan Amien Rais saat pidato dalam rangka Milad Partai Ummat yang ke-1 di Jakarta, Minggu (17/4/2022).

"Pertama, seyogianya Pak Luhut segera mengundurkan diri. Sebagian besar masyarakat sipil, saya yakin sudah tidak percaya lagi pada Pak Luhut. Please, resign, the sooner, the better," kata Amien.

Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu juga meminta Jokowi untuk memecat Luhut bila bersikeras memegang jabatan yang saat ini ia emban.

Amien menilai, Luhut kini bukan lagi aset bangsa tetapi lebih kepada beban nasional.

"Kalau Luhut nekat dan sudah terjebak dengan narcissistic megalomania yang diidapnya, Pak Jokowi seyogianya memecat dia. Luhut bukan lagi aset bangsa, ia telah menjadi liability, menjadi national burden atau beban nasional," ujar Amien.