Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta para jajaran Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Itu bertujuan agar pemerintah dapat memantau dan mengontrol harga berbagai komoditas yang umumnya mengalami lonjakkan menjelang Lebaran, terutama harga 12 bahan pangan utama.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro dalam acara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-26 di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (25/4/2022).

“Harus terkendali. (Harga) Naik ekstreme, turun ekstreme. Dan angkanya setiap malam, setiap jam 5 Satgas Pangan seluruh Indonesia mengirim ke Dirjen Pangda, malam sampai ke pak menteri,” ujar Suhajar Diantoro.

Nantinya, laporan tersebut akan dibagikan Mendagri ke sejumlah menteri urusan perekonomian dan gubernur di daerah-daerah.

“Semua melihat harga minyak di tempat saya berapa, harga beras berapa, seperti itu. Nanti daftarnya kita kasih ada di Pangda,” ujar dia.

Lebih jauh, pria kelahiran 1964 ini mengatakan kondisi global yang sedang tidak pasti perlu menjadi perhatian.

Terlebih dampak dari invasi Rusia ke Ukraina yang sudah terjadi dua bulan belakangan.

Suhajar menilai meskipun jarak kedua negara yang berkonflik itu jauh dari Tanah Air, namun dampaknya bisa terasa, bahkan ke daerah-daerah.

Hal itu karena gejolak antara Rusia dengan Ukraina turut mempengaruhi pola rantai pasok dan permintaan dunia.

“Akibatnya, terjadi gangguan pada stabilitas ekonomi dunia, khususnya pada rantai pangan dan energi di banyak negara, termasuk Indonesia,” tutur Suhajar.

Baca juga: Kemendagri Sudah Kantongi 101 Nama Penjabat Kepala Daerah yang Akan Duduki Jabatan pada 2022

Ia menambahkan beberapa negara di dunia sudah mengalami inflasi, kenaikan harga pangan dan energi.

Dia bilang jika Indonesia terdampak, maka di tingkat daerah pun akan merasakannya pula.

“Kepala daerah harus intensif memonitor stabilitas harga pangan dan emergi di daerahnya dngan melakukan langkah-langkah yang cerdas untuk menjaga stabilitas harga-harga tersebut,” ucap Suhajar.

Adapun saat ini setiap daerah telah membentuk Satuan Tugas atau satgas pangan yang dipimpin Sekretaris Daerah.

Itu berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 511.2/3149/SJ tanggal 14 Mei 2020, tentang pembentukan satuan tugas ketahanan pangan di daerah.

“Oleh karena itu saya berharap agar kepala daerah dapat terus secara intensif untuk berkomunikasi dan mengrndalikan penuh satgas pangan tersebut,” kata Suhajar.