TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengungkap, kasus korupsi pemberian izin ekspor minyak goreng diduga bentuk urunan dana untuk membiayai wacana penundaan Pemilu 2024.

Dalam cuitannya di media sosial twitter, Masinton Pasaribu mengatakan korporasi besar perusahaan sawit yang ikut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan presiden 3 periode harus diberi sanksi.

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan ini juga meminta Kejaksaan Agung terus melakukan penyidikan kasus izin ekspor minyak goreng.

Baca juga: Jelang Dimulainya Tahapan Pemilu 2024, Bawaslu Petakan Potensi Risiko Pelanggaran Tiap Daerah

Sementara itu, Kejaksaan Agung memastikan tidak akan berhenti mengusut kasus dugaan korupsi ekspor bahan minyak goreng, meski sudah ada empat tersangka yang ditetapkan.

Kejaksan Agung menyatakan kemungkinan bertambahnya tersangka baru, masih terbuka lebar.

Kejaksaan Agung, kini tengah mendalami dampak kerugian perekonomian, dalam kasus yang menjerat Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan tiga bos perusahaan minyak swasta ini.

Reaksi PKB

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid sebut cuitan Masinton Pasaribu ihwal melawan oligarki kapital hanyalah sebuah sensasi belaka.

Menurutnya, dalam cuitan itu, tidak ada bukti dan data yang valid. 

"Sepanjang tidak ada bukti yang valid maka twit Pak Masinton hanyalah hoax dan sensasi saja. Ibaratnya menepuk rumput untuk menangkap ular," ujarnya kepada wartawan Tribunnews.com, melalui pesan teks WhatsApp, Senin (25/5/2022). 

Berikut cuitan akun Twitter @Masinton yang dicuitkan pada Kamis (20/4/2022) lalu: "Korporasi besar perusahaan sawit yang ikut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan presiden 3 periode harus diberi sanksi !!. Selain berkontribusi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Juga ikut berpartisipasi melawan konstitusi. LAWAN OLIGARKI KAPITAL !!" 

Jazilul Fawaid mengatakan Masinton Pasaribu tidak boleh tebang pilih, apalagi takut dengan mafia dan oligarki. 

Baca juga: Masinton Bicara Soal NKRI Negara Besar yang Tidak Boleh Dikelola Oligarki Kapital

Ia mau Masinton untuk langsung menyebut nama dan data sebagai bukti.

"Sebut saja bukti dan perusahaannya. Kejar, tangkap, dan adili siapapun yang menyengsarakan rakyat," tambah Jazilul.