TRIBUNNEWS.COM - Anggota DPR RI, Masinton Pasaribu mengungkapkan kesiapannya untuk memberikan keterangan pada Kejaksaan Agung terkait isu adanya perusahaan sawit yang menjadi sponsor penundaan Pemilu 2024.

Meski demikian, Masinton pun meyakini jika penyidik Kejagung sudah mengumpulkan banyak informasi dan keterangan terkait kasus ini.

"Jika Kejagung memerlukan informasi tambahan pasti kita support dan sampaikan. Dengan berbagai instrumen penegakan hukum yang dimiliki, saya yakin pengumpulan informasi dan bahan keterangan yang dihimpun oleh Jaksa penyidik Kejagung sudah lebih banyak ketimbang informasi yang kita miliki di luar," kata Masinton dilansir laman Kompas TV, Selasa (26/4/2022).

Masinton pun meminta kepada semua pihak untuk bisa percaya dan menghormati Kejagung dalam pengusutan kasus mafia minyak goreng ini hingga tuntas.

Baca juga: Masinton Sebut Mafia Minyak Goreng Sponsori Penundaan Pemilu, Elite PKB: Hoax, Cuma Cari Sensasi

Selain itu, Masinton meyakini bahwa independensi Kejagung tidak akan bercampur aduk dengan keriuhan politik.

"Independensi penegakan hukum Kejaksaan Agung harus kita hormati bersama. Tidak bercampur aduk dengan keriuhan politik. Biarkan hukum bekerja dengan mekanismenya," imbuhnya.

Lebih lanjut, Masinton menyebut akan memberikan dukungan kepada Jaksa Agung serta jajarannya yang bertugas menginvestigasi pelaku individu, korporasi, dalang, dan aktor di balik kasus mafia minyak goreng ini.

"Kita support Jaksa Agung beserta jajarannya melakukan investigasi dan penyidikan untuk mengungkap pelaku individu maupun korporasi yang terlibat, kemudian dalang dan aktor yang menggerakkan, serta motif para pelaku dan aktor yang mengakibatkan kelangkaan minyak goreng dan menciptakan keresahan masyarakat luas."

Baca juga: Demokrat soal Isu Dana Minyak Goreng untuk Penundaan Pemilu: Jika Benar, Ini Kejahatan Luar Biasa

"Kejaksaan Agung memiliki perangkat dan instrumen yang memadai untuk menginvestigasi modus hingga selubung motif dibalik kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng tersebut," ungkap Masinton.

Diketahui sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mendesak Kejagung mengusut dugaan perusahaan sawit yang mensponsori gerakan penundaan Pemilu 2024.

Kabar adanya perusahaan sawit yang menjadi pendukung penundaan pemilu ini awalnya diungkapkan oleh Politikus PDIP, Masinton Pasaribu.

Nur Wahid menegaskan, jika kabar terkait adanya sponsor penundaan pemilu ini bukan berita bohong, maka ini adalah kejahatan yang sangar serius.

Baca juga: Survei Populi Center: 74,3 persen Responden Tolak Penundaan Pemilu 2024

"Kalau benar kabar dari Masinton, perusahaan sawit sponsori penundaan Pemilu, duitnya buat bayar Sidang MPR untuk ubah konstitusi, maka ini kejahatan sangat serius," tulis Nur Wahid dalam akun Twitter pribadinya @hnurwahid, Senin (25/4/2022).

Oleh karena itu, Nur Wahid meminta Kejagung untuk mengusut dan memberikan hukuman keras terkait kasus ini.

"MPR menolak keras manuver dan aksi jahat itu. Mestinya Kejagung segera usut tuntas dan hukum keras," tegasnya.

Baca juga: PKPU Tahapan Belum Diketok, Perludem Sebut Wacana Penundaan Pemilu Masih Bisa Digulirkan

Tanggapan PKB

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid sebut cuitan Masinton Pasaribu ihwal melawan oligarki kapital hanyalah sebuah sensasi belaka.

Menurutnya, dalam cuitan itu, tidak ada bukti dan data yang valid.

"Sepanjang tidak ada bukti yang valid maka twit Pak Masinton hanyalah hoax dan sensasi saja. Ibaratnya menepuk rumput untuk menangkap ular," ujarnya kepada wartawan Tribunnews.com, melalui pesan teks WhatsApp, Senin (25/5/2022).

Berikut cuitan akun Twitter @Masinton yang dicuitkan pada Kamis (20/4/2022) lalu:

"Korporasi besar perusahaan sawit yang ikut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan presiden 3 periode harus diberi sanksi !!. Selain berkontribusi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Juga ikut berpartisipasi melawan konstitusi. LAWAN OLIGARKI KAPITAL !!"

Baca juga: Puan Maharani Minta Polemik Penundaan Pemilu Diakhiri, Sebut Tahapan Pemilu 2024 Sudah Mulai

Jazilul Fawaid mengatakan Masinton Pasaribu tidak boleh tebang pilih, apalagi takut dengan mafia dan oligarki.

Ia mau Masinton untuk langsung menyebut nama dan data sebagai bukti.

"Sebut saja bukti dan perusahaannya. Kejar, tangkap, dan adili siapapun yang menyengsarakan rakyat," tambah Jazilul.

Namun di satu sisi, selain sensasi, mungkin bisa saja ada pihak yang memang disasar oleh Masinton melalui cuitannya, lanjut Jazilul.

Hanya saja menurutnya, Masinton takut menyebut nama dan masih punya sedikit bukti.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Malvyandie Haryadi)(Kompas TV/Fadel Prayoga)

Baca berita lainnya terkait Masa Jabatan Presiden.