TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Ekskutif Oversight of the Indonesian Democratic Policy Setyo Purwanto menyebut, para aktivis adalah satu di antara elemen penentu terhadap perubahan-perubahan, baik di bidang politik, ekonomi, budaya maupun ketahanan. 

Maka, pertemuan aktivis lintas organisasi yang difasilitasi Kopi Politik beberapa waktu lalu, diharapkan menjadi medium penyatuan masing-masing perspektif dalam melihat persoalan dan kondisi bangsa saat ini. 

"Dengan menjadi satunya cara pandang juga diharapkan bisa melahirkan formulasi bergerak melakukan bhakti yang terbaik untuk membangun negeri tercinta Indonesia," kata Setyo dalam keterangannya, Rabu (27/4/2022).

Baca juga: TNI AD Minta Maaf, Bakal Sanksi Danramil Jayapura Utara yang Minta Bantuan Minuman ke Warung Makan

Baca juga: KPK Sita Sejumlah Uang dari OTT Bupati Bogor Ade Yasin

Baca juga: Oknum Polisi di Bogor yang Getok Denda Tilang Rp 2,2 Juta Bakal Disidang Setelah Lebaran 

Setyo menyebut, bahwa pertemuan yang dihadiri oleh para aktivis itu diisi dengan orasi, baik kritik dan pro terhadap kebijakan pemerintah.

Namun, mereka sepakat, satu pandangan dan tegas meneguhkan sikap mengawal demokrasi. 

"Walaupun hanya diselenggarakan di warung kopi, namun esensi sebetulnya ialah ingin memberikan contoh bahwa hingga saat ini masih ada demokrasi di Indonesia, terbukti dengan digelarnya mimbar bebas untuk memberi masukan buat bangsa, sebagai wujud kebebasan dalam berpendapat," ungkapnya.

Setyo mengatakan, bahwa ratusan aktivis yang hadir menyatakan kebulatan tekad untuk merawat bahkan meningkatkan kualitas sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat itu.

Tentunya, melalui Pemilihan Umum (Pemilu) yang berkualitas juga wajib demokratis.

"Walaupun kini terdapat isu penundaan Pemilu yang sebetulnya mencoreng demokrasi," katanya.

Baca juga: Debut Barbie Kumalasari Jadi Pengacara di Sidang Perdana Kasus Oknum Guru Ngaji Cabuli 10 Santriwati

Ia berharap, Indonesia harus menjamin semua orang berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Tidak hanya diatur oleh segelintir orang maupun kelompok yang disebut oligarki. 

"Karena hanya melalui kebebasanlah, setiap warga negara dapat saling berbagi sebuah kekuasaan di dalam negaranya sendiri," terangnya.

"Semoga, bertemunya kelompok pro pemerintah dan oposisi dapat menumbuhkan semangat bersama untuk berdemokrasi di Indonesia menjadi lebih baik, sekaligus mencuri perhatian dunia Internasional karena melihat bisa berkumpulnya dua pihak pro dan kontra melalui satu semangat dalam membangun demokrasi yang terstruktur," jelas Setyo.