TRIBUNNEWS.COM - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana ikut menanggapi terkait penangkapan Bupati Bogor Ade Yasin dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (27/4/2022).

Tak sendiri, Ade Yasin ditangkap bersama perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat.

Penangkapan Ade Yasin menyusul sang kakak, yakni Rachmat Yasin, yang sudah lebih dulu ditangkap KPK delapan tahun lalu, tepatnya pada 7 Mei 2014.

Rachmat ditangkap lantaran terjerat kasus suap sebesar Rp 4,5 miliar dalam tukar-menukar kawasan hutan PT Bukit Jonggol Asri (BJA) saat menjabat sebagai Bupati Bogor.

Sementara, dalam kasus sang adik atau Ade Yasin, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri belum memberikan keterangan lebih lanjut.

Baca juga: KPK Koordinasi dengan BPK terkait OTT Bupati Bogor Ade Yasin

Ali hanya menuturkan, OTT KPK ini berkaitan dengan dugaan pemberian dan penerimaan suap.

Sementara, KPK saat ini masih memeriksa pihak-pihak yang ditangkap tersebut dan akan menetapkan statusnya dalam waktu 1×24 jam.

Peneliti ICW Kurnia pun menuturkan, penangkapan Ade Yasin menambah daftar panjang kakak beradik pemimpin daerah yang terjerat korupsi.

Menurut Kurnia, praktik politik dinasti menjadi pintu masuk terjadinya praktik korupsi.

Terlebih, lanjut Kurnia, politik dinasti itu dilakukan di daerah yang sama.

"Praktik dinasti politik itu sangat berpotensi konflik kepentingan yang menjadi pintu masuk terjadinya praktik korupsi."

"Apalagi itu di daerah yang sama, biasanya saat menjadi bupati, kontestasi politik selanjutnya, dia tidak bisa maju lagi, jadi diberikan kepada istri, suami atau anak-anaknya," kata Kurnia, dikutip dari tayangan Youtube Metro TV, Rabu (27/4/2022).

Kurnia pun menjelaskan, sejak awal ICW sudah menolak adanya modernisasi politik tertentu, seperti politik dinasti ini.

Sebab, menurutnya, sangat mudah untuk memungkinkan terjadinya perdagangan atau pembagian profesi tertentu.