TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Bupati Bogor Ade Yasin diduga sampai harus menyuap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat agar kinerjanya bisa terlihat bagus.

Yakni agar laporan keuangan Pemkab Bogor bisa meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Kasus dugaan suap yang dilakukan Ade Yasin terungkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tim penyidik KPK menangkap Ade yang merupakan adik dari mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin, beserta tiga anak buahnya dan 4 orang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat pada Rabu (27/4/2022).

Setelah diperiksa dan melakukan gelar perkara, KPK menetapkan 8 orang tersangka termasuk Ade setelah penangkapan.

KPK juga menyita uang dalam pecahan rupiah sebesar Rp 1,024 miliar yang diduga untuk menyuap 4 auditor BPK itu.

Baca juga: Ade Yasin Suap Auditor Demi Predikat WTP, ICW Singgung Gagalnya Pengawasan Internal BPK

Ade diduga memerintahkan 3 anak buahnya yakni Sekdis Dinas PUPR Bogor Maulana Adam; Kasubid Kas Daerah BPKAD Bogor Ihsan Ayatullah, dan PPK pada Dinas PUPR Kab. Bogor Rizki Taufik untuk menyuap 4 pegawai BPK supaya mendapatkan predikat audit wajar tanpa pengecualian.

Perkara suap dengan modus untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dalam laporan keuangan bukan kali ini terjadi.

Opini itu diburu karena sangat terkait dengan kebutuhan para kepala daerah, kementerian, hingga lembaga supaya organisasi yang mereka pimpin dinilai cakap dalam mengelola dan menyerap anggaran.

Selain itu, status opini WTP dalam laporan juga dinilai mampu mendongkrak citra kepala daerah hingga menteri yang bisa digunakan untuk kepentingan politik.

Celah itu yang digunakan oleh para pejabat pemerintahan daerah hingga kementerian dan auditor BPK.

Para penyelenggara negara kemudian bersiasat untuk mengutak-atik laporan keuangan supaya mendapatkan opini WTP dengan imbalan suap kepada auditor.

”Mendapatkan status tersebut dari BPK memang berdampak besar pada lembaga negara atau pemerintah daerah terkait. Kepercayaan publik meningkat, reformasi birokrasi dianggap berhasil sehingga modus suap pun dihalalkan,” kata peneliti Indonesia Corruption Watch, Febri Hendri, di Jakarta, Sabtu (27/5/2017) seperti dikutip dari Kompas.com.

Jika WTP saja harus menyuap, lantas sebenarnya apa prestasi Ade Yasin selama menjabat sebagai Bupati Bogor ?