Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinasi Bidang Polhukam Mahfud MD bicara soal penilaiannya terhadap kinerja KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri.

Menurut Mahfud MD, kinerja KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri Cs tak lebih jelek dari kepemimpinan pimpinan sebelumnya, khususnya Agus Rahardjo dkk.

"Jumlah OTT yang dulu dipersoalkan, dulu bisa OTT sekian sekarang ini OTT terus. Pada awal-awal juga sudah tingkat menteri, DPR, gubernur, bupati semuanya diambil," kata Mahfud ND saat menjadi pembicara dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia yang digelar virtual, Kamis (28/4/2022)

Mahfud MD mengaku heran masih ada pihak yang mencibir KPK.

Dia heran KPK dianggap banyak pihak sebagai produk rekayasa.

"Padahal, kalau mau ukuran kuantitatif itu tidak jelek. Saya malah meyakini lebih bagus dari periode sebelumnya, kuantitatif ya.Terhadap jumlah tindakan, orang yang dihukum, yang tersangka, kemudian yang diselamatkan dan uang yang disetor kepada negara. Saya melihatnya itu tidak lebih jelek yang sekarang ini," ujar Mahfud MD.

Baca juga: Survei Indikator Politik: 36,2 Persen Publik Menilai Pemberantasan Korupsi di Indonesia Buruk

"Yang cibiran-cibiran itu, menurut saya sama, hanya datang dari kelompok-kelompok tertentu yang memang selalu nyinyir di dalam berbagai hal, apa pun salah," tandas dia.

Sebelumnya, Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei bertajuk Persepsi Publik Terhadap Kinerja Instansi Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.

Survei yang dirilis pada Kamis (28/4/2022) ini diketahui merupakan survei lanjutan dari sebelumnya yang dirilis pada Rabu (27/4/2022).

Dalam survei itu, diteliti soal tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga atau institusi negara.

Baca juga: KPK Sebut Bantahan Ade Yasin Terlibat Kasus Suap Lumrah Disampaikan Tersangka Korupsi

Tercatat, TNI masih menduduki posisi pertama dengan persentase kepercayaan berturut-turut yakni 93 persen (14-19 April) dan 88 persen (20-25 April).

Yang menarik dalam survei tersebut yakni institusi Kejaksaan RI yang dalam survei sebelumnya berada di bawa KPK, kini menyalip lembaga antirasuah tersebut dalam hal tingkat kepercayaan publik.

Pada survei sebelumnya, Kejaksaan meraih persentase 70 persen, sedangkan KPK memperoleh 71 persen.

Kemudian pada survei terbaru Indikator, Kejaksaan menggeser KPK dengan persentase 68 persen, sementara KPK mendapatkan 62 persen tingkat kepercayaan publik.

Burhanuddin mengatakan kinerja Kejaksaan dinilai baik dalam membawa koruptor ke pengadilan.

"Kinerja KPK dinilai paling baik dalam menjaga netralitasnya dari tekanan presiden dan media massa," kata Burhanuddin.

Seperti diketahui, survei ini dilakukan pada 20 sampai 25 April 2022. Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Penarikan sampel menggunakan metode random digit dialing dengan jumlah responden yang berhasil diwawancarai sebanyak 1.219 orang.

Toleransi kesalahan (margin of error) sekitar kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95% dengan asumsi simple random sampling.