Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, meminta kepada Menkopolhukam Mahfud MD untuk memberikan penilaian objektif atas pernyataannya terkait kepemimpinan KPK saat ini dengan yang sebelumnya.

Kata Boyamin, pernyataan Mahfud yang mengungkapkan kalau KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri tidak lebih jelek dari pimpinan sebelumnya khususnya Agus Rahardjo merupakan penilaian yang prematur.

Sebab menurut Boyamin, bahkan KPK saat ini berdasarkan hasil survei beberapa lembaga mendapatkan penilaian lebih buruk.

"Jadi saya mohon minta tolong kepada pak Mahfud itu memberikan penilaian yang objektif dan nyatanya hasil survei juga lebih buruk, turun," ucap Boyamin kepada Tribunnews.com, Jumat (29/4/2022).

Baca juga: MAKI Sebut Pernyataan Mahfud MD Prematur, Terkait Kepemimpinan KPK Sekarang dengan Sebelumnya

Terlebih kata dia, Indeks Persepsi Antikorupsi Indonesia juga anjlok di masa kepemimpinan Firli Bahuri cs.

Oleh karenanya, dia berkesimpulan kalau kondisi penanganan korupsi oleh lembaga antirasuah tersebut saat ini, dinilai lebih buruk jika harus dibandingkan dengan yang sebelumnya.

Namun, penilaian itu tidak semestinya dikeluarkan sekarang, sebab hingga saat ini KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri cs belum selesai dan masih melakukan pekerjaan.

"Sempat indeks persepsi antikorupsi juga turun jadi bagaimana dianggap tidak lebih jelek gitukan? Jadi ya tetep jelek, jeleknya seperti apa? Ya lebih jelek lagi tetap," tukas Boyamin.

Sebelumnya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) turut buka suara menyikapi pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang membandingkan kepemimpinan Firli Bahuri dengan yang sebelumnya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam pernyataannya Mahfud MD menyatakan, kalau kepemimpinan Firli di KPK tidak lebih jelek jika dibandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya khususnya Agus Rahardjo dkk.

Menurut Koordinator MAKI Boyamin Saiman pernyataan dari Mahfud MD itu masih prematur dan belum saat nya dikeluarkan, karena hingga saat ini Firli Bahuri cs masih memimpin di lembaga antirasuah.

"Pernyataan pak Mahfud itu susah juga dan terlalu prematur membandingkan (pimpinan) yang sudah selesai dengan yang belum selesai," kata Boyamin kepada Tribunnews.com, Jumat (29/4/2022).

Terlebih kata Boyamin, selama memimpin KPK, Agus Rahardjo telah membuat beberapa kasus penanganan korupsi yang menurutnya telah menjadi sorotan banyak pihak, salah satunya e-KTP.

Tak hanya itu kata Boyamin, dalam kepemimpinan Agus Rahardjo juga KPK telah banyak melakukan giat operasi tangkap tangan (OTT) dengan kasus besar.

Sedangkan untuk saat ini, kepemimpinan Firli Bahuri menuai banyak kontroversi mulai dari pemecatan 57 pegawai KPK yang dinilai berprestasi hingga adanya beberapa dugaan pelanggaran kode etik oleh para pimpinan.

"Tinggal sekarang (kepemimpinan Firli) (OTT) bupati-bupati bahkan kepala desa jadi tidak Apple to Apple dan prematur pendapatnya pak Mahfud bahwa zaman pak Firli ini tidak lebih jelek, ini kan bahasa yang sebenernya tidak lebih jelek ya tetep jelek toh," ucap Boyamin.

Disebutkan prematur, karena menurut Boyamin saat ini Firli Bahuri masih bertugas dan memimpin KPK.

Dengan arti lain, sejatinya perbandingan itu dikeluarkan Mahfud MD jika nantinya Firli selesai memimpin KPK. Sebab menurut Boyamin, ke depan masih akan ada pekerjaan yang dikerjakan Firli Bahuri cs untuk KPK.

"Karena nyatanya Firli tinggal menuntaskan kasus e-KTP saja ga kelar-kelar yang sudah ditetapkan tersangka di zaman sebelumnya Agus Rahardjo terus juga TWK itu kan mana ada dulu zaman Agus Rahardjo nendang orang, orang baik-baik tiba-tiba ditendang jadi sangat jauh masih terus terang saja," tukas Boyamin.

Sebagai informasi, Menteri Koordinasi Bidang Polhukam Mahfud Md bicara soal penilaiannya terhadap kinerja KPK di kepemimpinan Firli Bahuri.

Menurut Mahfud, kinerja KPK pimpinan Firli Bahuri Cs tak lebih jelek dari kepemimpinan pimpinan sebelumnya, khususnya Agus Rahardjo dkk.

"Jumlah OTT yang dulu dipersoalkan, dulu bisa OTT sekian sekarang ini OTT terus. Pada awal-awal juga sudah tingkat menteri, DPR, gubernur, bupati semuanya diambil," kata Mahfud saat menjadi pembicara dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia yang digelar virtual, Kamis (28/4/2022)

Mahfud mengaku heran masih ada pihak yang mencibir KPK. Dia hera KPK dianggap banyak pihak sebagai produk rekayasa.

"Padahal, kalau mau ukuran kuantitatif itu tidak jelek. Saya malah meyakini lebih bagus dari periode sebelumnya, kuantitatif ya.Terhadap jumlah tindakan, orang yang dihukum, yang tersangka, kemudian yang diselamatkan dan uang yang disetor kepada negara. Saya melihatnya itu tidak lebih jelek yang sekarang ini," ujar Mahfud.

"Yang cibiran-cibiran itu, menurut saya sama, hanya datang dari kelompok-kelompok tertentu yang memang selalu nyinyir di dalam berbagai hal, apa pun salah," tandas dia.